PERTUMBUHAN utang luar negeri Indonesia yang meningkat belakangan ini menarik dijadikan pemahaman bersama. Kementerian Keuangan tercatat utang luar negeri Indonesia menembus angka Rp7.733,99 triliun sampai akhir 2022, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 39,57 persen.

Sedangkan Bank Indonesia menyebutkan utang luar negeri  Indonesia periode November 2022 mencapai 392,6 miliar US Dolar atau sekitar Rp5.928 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia mengalami kontraksi 5,6 persen year on year.

Fluktuasi posisi utang luar negeri itu dipengaruhi adanya transaksi pembiayaan. Berupa penerbitan dan pelunasan surat berharga negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar mata uang asing.

Ada pihak yang kaget dengan besarnya utang luar negeri tersebut. Itu karena dianggap akan menjadi beban berat bagi  anak cucu kita.

Seperti diketahui setiap negara di dunia pasti memiliki utang luar negeri. Hal itu untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi di negaranya masing-masing.

Jumlah utang luar negeri Indonesia termasuk kategori jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah negara. Dan, tidak termasuk kategori 10 negara dengan jumlah utang luar negeri terbesar berdasarkan data World Bank.

Bank Dunia mencatat 10 negara dengan jumlah luar negeri terbesar periode 2022. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Italia, Tiongkok, Spanyol.

Menurut pemerintah dan sejumlah pengamat, peningkatan jumlah utang luar negeri tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali. Termasuk karena diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Kenapa utang luar negeri Indonesia dikatakan masih dalam batas aman? Karena Indonesia memiliki kapasitas tinggi untuk mengembalikan utang luar negeri tersebut, selain kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) yang saat ini didominasi perbankan dan Bank Indonesia.

Sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 menyentuh 38,57 persen. Kemudian hingga akhir 2021 tercatat 19,05 persen dan per Desember 2022 kepemilikan investor asing dalam SBN hanya 14,36 persen.

Ini menjadi langkah dan upaya pemerintah Indonesia yang  konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Maka kita harapkan Pemerintah terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing, misalnya pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju.

Jika kita amati pula berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi mata uang domestik atau rupiah mencapai 70,75 persen. Itu menjadi langkah jitu Kementerian Keuangan untuk menjadi salah satu tameng pemerintah menghadapi volatilitas yang tinggi terhadap mata uang asing dan dampaknya untuk pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Oleh sebab itu kita harus terus mendorong Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola Utang Luar Negeri secara prudent...hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Demikian.

Penulis: Alit Wiratmaja (Wartawan Utama/Anggota Dewas LPP RRI 2010-2015)

*)Tulisan atau artikel opini yang dipublikasikan tidak mencerminkan pandangan redaksi. Hak cipta dan pertanggungjawaban dari tulisan, berita, atau artikel yang dikutip dari media lain atau ditulis sendiri sepenuhnya dipegang penulis.