KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meminta masyarakat untuk tidak terbawa perasaan atau baper dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang. Sebab, konfigurasi kawan dan lawan partai politik atau parpol dapat berubah usai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.

"Kami berharap pemilih nanti di mana pun berada tidak perlu baperan, sentimen berlama-lama," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/2).

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 bertajuk Setahun Menuju Hari Pemungutan Suara. Diketahui, gelaran pilpres dan pileg akan berlangsung di hari yang sama, yakni Rabu, 14 Februari 2024.

Menurut Hasyim, pemilu merupakan arena konflik yang sah dan legal untuk meraih maupun mempertahankan kekuasaan. Konfigurasi koalisi parpol, lanjutnya, dapat berubah setelah Pilpres dan Pileg 2024 berlangsung dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024.

"Yang semula bekompetisi meraih suara, dalam pilkada mencari kawan. Bisa jadi koalisinya sama atau berbeda dalam pencalonan presiden," terang Hasyim.

Baca juga: Setahun Jelang Pemilu, Politisasi SARA Harus Dihentikan

Ia menegaskan, berkawan dan berlawan dalam politik dapat terjadi silih berganti. Menjelang Pilkada 2024, masing-masing parpol akan mencari kawan koalisi. Di samping itu, Hasyim juga menekankan bahwa kompetisi politik berakhir setelah pemerintahan di pusat dan daerah terbentuk.

Kepala Biro Partisipasi dan Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU Cahyo Ariawan yang mengikuti jalannya acara dari Pontianak, Kalimantan Barat, secara virtual mengatakan kegiatan peluncuran kirab bertujuan untuk menyosialisasikan dan mengenalkan parpol peserta pemilu seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Memberikan pengetahuan proses dan tata cara teknis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas dan kualitas," ujarnya.

Acara pelepasan kirab pengawalan bendera parpol peserta pemilu dimulai tepat satu tahun sebelum Pemilu serentak 2024 dari tujuh lokasi, yakni KPU Kalimantan Barat, KPU Nusa Tenggara Timur, KPU Papua, KPU Kepulauan Riau, KPU Kalimantan Utara, KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. (OL-4)