PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan perintah darurat sipil di Papua menurut Kantor Staf Kepresidenan pada Selasa, 14 Februari 2023. Padahal saat ini, wilayah Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan sedang bermasalah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari menjelaskan bahwa penetapan darurat sipil memiliki mekanisme formal-prosedural yang diatur dalam perundang-undangan.

Itu artinya, penetapan darurat sipil di seluruh wilayah Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua," ujar Jaleswari dalam pernyataan terbaru di Jakarta.

Baca Juga: Pilot Susi Air Disandera KKB Nduga, Polisi Masih Utamakan Pendekatan Humanis

Alih-alih darurat sipil, penanganan KKB pimpinan Egianus Kogoya akan memakai langkah-langkah hukum yang terukur sesuai aturan.

"Penindakan KKB tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya menegaskan.

Berkaitan dengan darurat sipil, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus adalah yang mengeluarkan penilaian status Papua itu. Lodewijk menilai status darurat sipil seharusnya berlaku di Papua sehingga polisi dapat melakukan tindakan operasi terkait KKB itu.

Bahkan, DPR menyatakan dukungan penuh untuk operasi pencarian pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Mark Mehrtens, yang dipastikan dalam cengkeraman KKB Nduga itu.

Baca Juga: Kapolda Papua Jelaskan Pilot Susi Air Bersama KKB di Paro-Nduga, Lokasi Detail Belum Diketahui

Sebelumnya, serangan KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya menimpa pesawat Susi Air dengan jenis Pilatus Porter PC 6/PK-BVY pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.

Saat itu, pesawat yang dibawa Captain Philips mendadak hilang kontak dari rute penerbangan Timika-Paro-Timika. Hingga akhirnya, pesawat Susi Air ditemukan telah terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Dua hari kemudian, lima penumpang pesawat bisa dievakuasi bersama 15 pekerja bangunan Puskesmas Nduga oleh aparat gabungan TNI-Polri.

Kelima penumpang yang dibawa Captain Philips yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.

Baca Juga: Negara Sebut KKB di Papua Kejahatan Terorisme, BNPT: Tak Akui Pancasila

Sayangnya, upaya aparat gabungan TNI-Polri belum selesai lantaran sosok pilot Susi Air tak terlihat dalam operasi penyelamatan itu.  

Kini, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri melakukan koordinasi dengan penjabat Bupati Nduga yang menurunkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama ke Paro untuk mencari tahu kondisi dan lokasi Captain Philips.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sudah ada hasil. Mereka masih berada di jalan karena untuk mencapai Paro, harus melintasi sungai yang cukup lebar," ujar Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Selain itu, Pemkab Nduga juga akan berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang bisa mencari tahu alasan KKB melakukan penyanderaan itu.***