Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap total transaksi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mencapai Rp 240 triliun. Ivan menyebut ada aliran dana ke 10 negara.

"Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja kan hampir Rp 240 triliun-lah. Terkait kasus itu (Indosurya)," kata Ivan usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Ivan tak menyebut secara detail negara-negara yang dimaksud. Namun dia menyebut negara yang menjadi muara transaksi Indosurya ini merupakan negara-negara suaka pajak alias tax heaven, seperti wilayah negara Bermuda.

-

-

"10 negara kan banyak. Ada Bermuda, ada tax haven, banyaklah," kata Ivan.

Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi III DPR melaporkan pula bahwa hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelit Indosurya digunakan untuk kepentingan hura-hura pribadi. Ivan menyebut dana nasabah itu digunakan untuk beli jet, yacht, hingga operasi plastik.

"Banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi, contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yacht, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, dibayarkan untuk kecantikan, untuk suntik, macam-macam," kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Ivan mengatakan saat ini PPATK terus menelusuri aliran dana Indosurya. Dia menyebutkan ada aliran dana sampai ke luar negeri.

"Dan jika ditanyakan, apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran ke luar negeri," kata Ivan.

Lebih lanjut, Ivan menjelaskan tindak pidana ini dilakukan Indosurya dengan skema Ponzi. Ivan mengaku telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

"Alirannya sebenarnya sederhana, secara keseluruhan skemanya sebenarnya skema Ponzi. Itu sudah kami sampaikan kepada pak menteri koperasi, Pak Teten. Koperasi KSP ini skemanya skema Ponzi," jelasnya.