AKURAT.CO Fraksi PKS menolak omnibus law RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR, lantaran dianggap belum selesai dibahas pada tingkat Badan Legislasi (Baleg). Sikap ini disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa (14/2/2023).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menilai omnibus law RUU Kesehatan perlu dibahas secara komprehensif. Khususnya berkaitan dengan kekosongan hukum dan pelayanan kesehatan yang dianggap belum selesai dibahas pada tingkat Baleg.

"Kami PKS menolak draf RUU Kesehatan untuk menjadi RUU inisiatif DPR RI," ujarnya.

Hal lain yang turut disorot PKS yakni akses dokter asing berpraktik di Indonesia yang perlu diperjelas apakah terkait dengan investasi atau non-investasi. Anggota Baleg Fraksi PKS, Ledia Hanifa malah menegaskan pembahasan RUU Kesehatan belum bisa dibahas pada tingkat selanjutnya.

"Kami memandang ini belum selesai secara menyeluruh," kata Ledia.

Keberatan PKS tidak menghalangi sikap delapan fraksi di parlemen yang menyetujui omnibus law RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR. Hal itu diketahui ketika pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan jawaban setuju dari peserta rapat.

"Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" Tanya Dasco.

“Setuju..…”