Samrut Lellolsima | Senin, 13/02/2023 14:45 WIB

Ilustrasi Proyek Meikarta

Jakarta, Jurnas.com - Bos Lippo Group James Riady diagendakan menjalani rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2). James dan para petinggi Lippo Group lainnya, serta pengembang Meikarta dipanggil dalam rangka pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan Apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.

Hal itu seperti tertulis dalam agenda DPR hari ini. Rapat tersebut bakal digelar di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR Jakarta.

"Komisi VI: Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presiden Komisaris Lippo Group, Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk, dan Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama," demikian tertulis dalam jadwal kegiatan DPR yang beredar di kalangan wartawan.

"Pembahasan mengenai Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama," lanjut pengumuman tersebut.

Pada Jumat pekan lalu, Anggota DPR Andre Rosiade menyampaikan DPR akan memanggil Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir ke DPR pada 13 Februari.

"Senin kami panggil, Selasa Pak Dasco langsung pimpin ke lapangan, melibatkan Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI. Jadi Insyaallah pilihan bapak, ibu melapor ke DPR tidak salah karena kami bertugas membela nasib bapak, ibu semua," kata Andre kepada wartawan, usai forum audiensi DPR dengan konsumen Meikarta.

Sebelumnya, Andre juga mengusulkan digelarnya rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan perselihan antara Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) dengan PT Mahkota Sentosa utama selaku pengembang Mega Proyek Meikarta.

Dia mewanti-wanti jangan sampai ketidakhadiran PT Mahkota Sentosa utama dalam RDPU dengan Komisi VI DPR, Rabu, 25 Januari 2023, tanpa ada kabar menunjukkan bahwa perusahaan merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Republik ini.

"Kenapa saya bilang itu. Pertama diduga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang dilakukan pengembang Meikarta itu (seperti pengakuan yang didapat dari konsumen tanggal 18 januari lalu) tidak melibatkan mereka (konsumen). Tapi PKPU ini bisa jalan," kata Andre di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

"Berarti muncul dugaan, Meikarta melakukan permainan dengan Mafia dan dia bisa taklukan itu. Bayangkan konsumen tidak dilibatkan tapi PKPU-nya jalan," lanjut Andre.

Andre pun mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) Meikarta jika pengelola Meikarta tidak hadir juga dalam panggilan DPR selanjutnya.

"(gugatan ke konsumen) bentuk tindakan zalim yang luar biasa. Dimana konsumen yang membeli, menyicil dan kemudian menuntut hak mereka, tapi malah mereka dituntut balik," ujarnya.