Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membut aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.

Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).

Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.

"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.

Baca Juga: 8 Poin Partai Ummat Frontal Akui Usung Politik Identitas, Apa Alasannya?

"Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu  saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu," katanya.

Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan.

"Di dunia nyata nggak apa-apa, ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, sudah enggak ada yang lain. Dan salah satu faktor kerawanan dari pemilu, pilkada, itu soal politik identitas, politik SARA, dan berita bohong," kata Jokowi.

Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras.

"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi.

Baca Juga: Survei Reshuffle Kabinet Jokowi: Dua Menteri NasDem Paling Banyak Diusulkan untuk Diganti

Karena itu, dia meminta kepada KPU dan Bawaslu membuat regulasi yang tegas, dan tidak multitafsir.

"Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalo berikan peringatan juga jelas," katanya.

"Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh. Gedoknya itu jelas, ini salah, dok, sudah. Sekali lagi kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas," katanya.