RIAU24.COM - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam meyakini perjanjian politik yang terjadi saat Pilgub DKI 2017 menjadi pemicu Partai NasDem untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.

Terlebih, perjanjian tersebut sarat dengan mahar politik yang bertentangan dengan manifesto Partai NasDem dikutip dari rmol.id, Senin, 13 Februari 2023.

"Ini tentu masih berkembang. Apa pun bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan dukungan kepada Anies, termasuk dengan terungkapnya soal perjanjian Anies dengan salah satu donatur atau pendana pada saat pilgub yang lalu," sebutnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Anies merupakan salah satu bentuk janji utang dan pintu masuk ketidakberdayaan kandidat. Termasuk bagian dari pintu masuk korupsi dalam pemerintahan.

Tambahnya, dengan terungkapnya mahar politik Anies membuat NasDem tidak melanjutkan dukungan.

NasDem disebutnya akan menjauh kemudian ciut dengan berbagai macam desakan.

"Kalau ternyata Anies terlibat pada masa pemilihan gubernur dengan perjanjian politik yang terdapat uang di dalamnya, maka jelas hal yang demikian sangat bertentangan dengan semangat Partai Nasdem yang anti terhadap mahar politik," ujarnya.