Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengapresiasi kenaikan realisasi investasi hulu migas pada 2022 yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. SKK Migas (2023) melaporkan bahwa realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai US$12,3 miliar atau Rp182 triliun, naik 13 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US$10,9 miliar. 

Namun demikian, realisasinya di tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar US$13,2 miliar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan dan pelaku usaha migas agar terus meningkatkan skala produksinya mengingat kebutuhan migas yang makin meninggi.

Baca Juga: Regulasi Kementerian ESDM Kondusif, Pertamina Perkuat Peran BUMN Migas

Syarief mengatakan, sumber energi migas masih menjadi tumpuan untuk menggerakkan roda perekonomian. Inisiatif untuk memacu energi baru dan terbarukan tentu harus terus didorong, sejalan dengan produksi energi fosil. Apalagi, aktivitas masyarakat kembali normal. Artinya, kebutuhan migas juga akan makin tinggi. 

Faktanya, kata Syarief, realisasi produksi minyak pada 2022 hanya mencapai 612.300 bpod, lebih rendah ketimbang target sebesar 703.000 bpod, atau dibandingkan realisasi pada 2021 sebesar 660.300 bpod. Sama halnya dengan produksi gas yang hanya sebesar 5.347 mmscfd dibandingkan target 5.800 mmscfd.

Dia menilai, hal tersebut perlu atensi khusus, bagaimana menyiapkan strategi yang tepat agar produksi migas semakin tinggi. Jika ini dibiarkan, defisit neraca perdagangan migas akan makin besar.

"Faktanya, BPS mencatat sepanjang 2022, volume impor migas meningkat jadi 47,74 juta ton, naik 5,61 juta ton dibandingkan tahun 2021. Ini artinya, nilai impor melonjak 58,32 persen mencapai US$40,42 miliar. Akibatnya, di tahun 2022 ini, defisit neraca perdagangan migas sebesar US$24,4 miliar, melonjak 83,69 persen dibandingkan US$13,28 miliar pada 2021," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2023).

Oleh karenanya, politisi senior Partai Demokrat ini meminta agar sektor migas ini mendapatkan prioritas dan insentif. Dia menilai, perkara migas bukan saja isu ekonomi dan energi, melainkan berkaitan dengan kedaulatan negara.

Di tengah ketidakpastian global dan ancaman resesi yang masih membayangi dunia, Syarief menilai, sektor energi akan sangat menentukan keberlanjutan hidup sebuah negara. Dia juga menyebut Indonesia sering kali mengalami kelangkaan dan harga migas yang tinggi dan langsung berdampak pada inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Jika tidak ada kemandirian energi, dia menilai Indonesia hanya akan menjadi negara yang terdampak fluktuasi harga di tingkat global. Akhirnya, keuangan negara tertekan; rakyat yang mesti menanggung risiko.

Baca Juga: Pengadaan Barang/Jasa Hulu Migas 2022 Capai US$6,08 Miliar, Kandungan Lokal 64,7 Persen

"Kita tentu sangat berharap pemangku kebijakan, terutama SKK Migas sebagai regulator di sektor hulu dan Pertamina sebagai pemain utama migas terus mencari strategi dan skema terbaik agar skala produksi terus meningkat. Namun, lebih dari itu, persoalan ini harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, terutama peningkatan investasi dan operasional produksi migas," katanya.

"Kinerja produksi Pertamina yang melampaui target pada 2022 ini patut diapresiasi, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Sepanjang kita tidak berdaulat dalam menentukan pasokan dan harga migas, selalu bergantung pada dinamika migas global, maka kita masih punya sederet pekerjaan rumah. Pada akhirnya, kemandirian energi adalah tujuan yang mesti diseriusi," tandasnya.

Baca Juga: Orang Dekat Ungkap Anies Tak Punya Uang untuk Biaya Kampanye Pilgub DKI 2017: Dia Masuk ke Arena Hanya Bermodal Isi Kepala dan Hati Saja