Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 akan ditetapkan pada Selasa 14 Februari 2023 dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI.

"Nanti Selasa (biaya haji ditetapkan)," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, saat dikonfirmasi, Minggu (12/2/2023).

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Dia menyebut biaya haji juga akan dibicarakan pada pekan depan atau Selasa.

"Ya agendanya di tanggal 14 (Februari)," kata Marwan.

Dia menegaskan, sejak sabtu 11 Februari 2023, pihaknya melakukan rapat rutin dengan BPKH untuk menyisir biaya-biaya yang dapat dipangkas, agar biaya haji tidak terlalu tinggi.

"Jadi ini kita (rapat dengan BPKH) marathon lah, mulai Sabtu, Minggu. Mulai lagi rapat di siang hari ini," jelas Marwan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam rapat dengan BPKH hari ini, pihaknya akan meminta agar proporsi biaya yang dibebankan ke calon jemaah dan biaya dari dana manfaat bisa berubah.

"Tapi kalau memang betul-betul uangnya tidak ada, tentu tidak boleh menghabiskan nilai manfaat yang menjadi hak orang lain, apalagi nilai pokok atau uang pokok, uang daftar jemaah haji enggak boleh kita pake. Itu yang mau kita minta hari ini dibuka semua keberadaan keuangan di BPKH," kata Marwan.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 naik menjadi Rp 39,8 juta per orang. Namun kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan pada jemaah, melainkan diambil dari alokasi virtual account milik jemaah.