KBRN, Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan sebelum 2024. Permintaan itu disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, Minggu (12/2/2023).

Menurut dia, Undang-Undang PPRT merupakan utang pemerintah kepada para pekerja rumah tangga. "Jadi, harus disahkan sebelum tahun depan," kata Mahfud.

Menko menyatakan saat ini pemerintah masih menunggu waktu pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Mahfud menegaskan pemerintah sudah siap untuk membahasnya dengan DPR.  

"Hak inisiatif RUU ini berasal dari DPR," ujarnya. Sehingga, lanjut Menko, pemerintah dalam posisi menunggu DPR untuk membahas RUU PPRT tersebut.

Mahfud menekankan pemerintah tidak akan butuh waktu lama untuk menyetujui begitu DPR mengesahkan RUU PPRT menjadi UU. "Intinya kalau DPR sudah setuju, pemerintah bisa langsung meneken dalam waktu secepatnya," ucapnya.

Menko menilai pembahasan RUU PPRT sudah terlalu lama. "Saya berharap DPR bisa merespons secepatnya karena sudah 19 tahun RUU ini tak kunjung disahkan," katanya.