TAGAR.id, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri langsung Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (Gernas BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) hari ini di Banten, Jumat (10-02-2023). Banten menjadi lokasi pertama rangkaian acara Gernas BBI/PDN dan BBWI 2023.

Menko Luhut mengapresiasi Pj. Gubernur Banten beserta jajaran, selaku campaign manager, bersama Kementerian Perhubungan selaku co-campaign manager atas penyelenggaraan Kick Off Gernas BBI/PDN dan BBWI ini. 

Perbaiki destinasi wisata serta lingkungannya, tingkatkan produksi kreatif lokal, dan dorong berbagai kegiatan di daerah kita.

Pada kesempatan yang sama, juga diresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh Pj. Gubernur Banten bersama PLN Regional Banten.

"Ini perlu kita apresiasi. SPKLU akan terus kita bangun untuk memudahkan pemilik kendaraan melakukan pengisian ulang baterai. Hal ini dilakukan untuk membantu mewujudkan ekosistem bagi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia," katanya.

Menko mengatakan selain kendaraan, tentu produk-produk lokal yang sudah ada terus harus didorong agar produksinya meningkat. Artinya, perlu menjaga permintaan di tengah masyarakat, karena pada 2023 BBI diperluas dengan BBWI yang telah diluncurkan pada Desember lalu.

Tahun ini, target BBWI mencapai 1,2-1,4 miliar perjalanan wisatawan nusantara atau dua kali dari capaian tahun lalu. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp3.281 triliun atau setara 18 persen PDB nominal.

"Dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke suatu daerah, harapannya permintaan produk atau jasa lokal pun meningkat. Banten punya banyak destinasi wisata unggulan. 

Buatlah travel pattern agar destinasi ini semakin menarik. Banten adalah daerah yang potensial untuk mengangkat kearifan lokal menjadi daya tarik warga Jakarta," terangnya.

Pada kesempatan ini, Menko Luhut juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Banten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat menjawab permasalahan di lapangan, tidak sekadar persoalan administrasi dan program harus berorientasi pada dampak yang dihasilkan.

"Optimalisasi belanja PDN juga terus kita lakukan. Per 31 Desember 2022, total komitmen belanja PDN oleh kementerian lembaga, Pemda, dan BUMN mencapai Rp1.001 triliun dengan realisasi sebesar Rp762,75 triliun (76,2 persen). Capaian ini jauh melebihi target dari Bapak Presiden sebesar Rp400 triliun. Begitu juga produk tayang di e-katalog telah mencapai 2.493.151 produk atau 249 persen dari target sebesar 1 juta produk pada 2022," ungkapnya merinci.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu capaian-capaian ini. Per akhir Desember 2022 total UMKM/IKM/Artisan masuk ke ekosistem digital mencapai 21,4 juta unit, atau terjadi peningkatan sebesar 168% sejak diluncurkan pada 2020. Kita masih perlu mencapai target 30 juta hingga 2024," tambahnya.

Menko Marves juga menjelaskan bahwa salah satu aktivitas belanja online tahunan yang telah digalakkan BBI ialah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). 

Melalui kegiatan ini diperoleh data tren penjualan produk lokal dari 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka Rp10 triliun.

Meskipun penjualan produk lokal masih di bawah produk impor, lanjut Menko Luhut, namun kita harus optimis bahwa ke depannya produk lokal akan mendominasi penjualan di e-commerce. 

Data Nielsen juga menunjukkan bahwa sekitar 67 persen konsumen daring mengetahui tentang kampanye Gernas BBI dan 80 persen konsumen menganggap asal produk penting, dan cenderung membeli produk lokal daripada impor.

"Untuk itu, kepada seluruh Kepala Daerah; mari manfaatkan momentum Gernas BBI/PDN dan BBWI untuk meningkatkan perekonomian daerah kita. Perbaiki destinasi wisata serta lingkungannya, tingkatkan produksi kreatif lokal, dan dorong berbagai kegiatan di daerah kita," tandasnya.

Kick Off Gernas BBI/PDN dan BBWI ini juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Abdullah Azwar; Pj. Gubernur Banten, perwakilan Gubernur Bank Indonesia, perwakilan Kementerian Perhubungan, para Kepala Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, maupun kabupaten/kota di Banten. []