Penajam (ANTARA) -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan belum bisa memastikan menyangkut kompensasi anggaran khusus bagi daerah asal Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia baru bernama Nusantara.

"Kami belum dapat jawab kepastian terkait anggaran khusus bagi daerah asal IKN," jelas Moeldoko usai bertemu tokoh adat di lokasi IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

 

Daerah asal IKN Nusantara tersebut, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan ibu kota negara Indonesia baru.

 

Sebagai daerah asal IKN Nusantara, Pemerintah Penajam Paser Utara berharap ada kompensasi anggaran khusus agar dapat mengimbangi pembangunan dan perkembangan ibu kota negara Indonesia baru.

 

Selain itu, sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupa tanah, bangunan fasilitas pendidikan dan Kesehatan, serta gedung pemerintahan juga ada di wilayah IKN Nusantara.
 

Kemudian aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia baru adalah peternakan sapi Trunen dan guest house dengan luas lahan 43 hektare.

Mengenai tuntutan kompensasi anggaran khusus dan kompensasi aset tanah serta bangunan tersebut, kata Moeldoko, akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke wilayah ibu kota negara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sejak 8 sampai 10 Februari 2023.

 

Kunjungan kerja tersebut untuk melihat kemajuan sejumlah pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan.

 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk melihat seluruh pembangunan strategis nasional yang dilaksanakan di wilayah ibu kota negara baru bernama Nusantara tersebut.

 

Pewarta: Novi Abdi/Bagus Purwa
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023