"Pada hari peringatan Hari pers nasional sekarang ini saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja," kata Jokowi, Kamis (9/2/2023).

Menurut Jokowi salah satu pemicunya adalah kondisi pemberitaan saat ini. Di masa lalu, kata Jokowi permasalahan pers berkutat pada masalah kebebasan pers. Kini, Jokowi klaim masalah kebebasan pers sudah bergeser.

"Kurang bebas apalagi kita sekarang ini? Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya," kata Jokowi.

Jokowi menilai masalah media saat ini adalah pembuatan berita yang bertanggung jawab. Mantan Wali Kota Solo itu beralasan, masyarakat sudah kebanjiran informasi dari berita dan media sosial, termasuk dari platform yang tanpa redaksi dan kehadiran algoritma pemberitaan.

Menurut Jokowi konten berita yang disajikan saat ini lebih banyak memuat nilai sensasional daripada nilai beritanya.

Jokowi menilai berita sensasional dan konten 'recehan' harus dihentikan. Ia khawatir kualitas produk jurnalistik bisa makin tergerus konten sensasional saja.

"Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," kata Jokowi.

Perayaan Hari Pers Nasional 2023 digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Acara tahun ini tidak sebatas selebrasi, tetapi juga pemberian penghargaan dan penandatanganan MoU.

Setidaknya 7 orang menerima penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro dan 10 orang penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan. Selain itu ada pemberian Penghargaan Kepeloporan Bidang Media kepada 6 orang dan penghargaan Press Card Number One pada 5 orang.

Sebagai catatan, salah satu dari 10 orang penerima Anugerah Kebudayaan adalah Wali Kota Medan Bobby Arif Nasution dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Selain pemberian penghargaan, acara juga diikuti deklarasi pers nasional serta MoU sengketa pemberitaan media antara Dewan Pers, Bawaslu, KPU dan Komisi Penyiaran Publik.