Bojonegoro (beritajatim.com) – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 angka kemiskinan kabupaten dan kota di Jawa Timur semuanya mengalami penurunan. Termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

Namun, dengan nilai APBD Bojonegoro yang besar, yakni di angka Rp7,3 Triliun dalam P-APBD 2022, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan. Bahkan, tingkat penurunan kemiskinan Bojonegoro paling rendah dibanding kabupaten sekitar, dengan nilai APBD yang lebih kecil.

Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCi) Aw Syaiful Huda mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, nilai pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro meningkat signifikan. Tahun 2022, Pemkab Bojonegoro memiliki modal belanja pembangunan daerah (P-APBD) sebesar Rp7,3 triliun, menempati urutan tertinggi ketiga dari kabupaten se-Indonesia.

Akan tetapi, dengan APBD yang besar, tingkat kemiskinan Bojonegoro hanya turun sebesar 1,06 persen poin, dari 13,27 persen di tahun 2021 jadi sebesar 12,21 persen. “Tingkat penurunan kemiskinan Bojonegoro lebih kecil dibanding kebupaten sekitarnya. Seperti Ngawi, Lamongan, Tuban dan Nganjuk,” ujar Aw, Minggu (4/12/2022).

Adapun tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Ngawi sebesar 1,42 persen poin, dari 15,57 persen jadi 14,15 persen; Lamongan turun 1,33 persen poin, dari 13,86 persen menjadi 12,53 persen; Tuban turun 1,29 persen poin, dari 16,31 persen menjadi 15,02 persen; Nganjuk turun 1,15 persen poin, dari 11,85 persen jadi 10,70 persen.

Selain itu, lanjut AW, secara absolut tingkat kemiskinan di Bojonegoro tahun ini mencapai 153 ribu jiwa, menempati urutan tertinggi ke-9 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Bagi Awe, kondisi ini menandakan strategi dan program pengentasan kemiskinan Pemkab Bojonegoro selama ini belum efektif dan efisien. Karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi strategi kebijakan, program, hingga sinergitas antarperangkat daerah dalam merencanakan dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan.

“Perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan di-update, agar tepat sasaran,” ujar dia.

Awe berharap Pemkab Bojonegoro menjadikan pengentasan kemiskinan jadi prioritas pembangunan daerah. Sebab, tujuan utama dari pembangunan daerah adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, secara luas. “Untuk mengatasi kemiskinan kronis di Bojonegoro, Pemkab harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat, yang selama ini masih sangat rendah,” ulas dia.

Sebab, lanjut pria berambut gondrong itu, ketika daya beli masyarakat rendah, kemampuan memenuhi standar hidup layak jadi rendah. Standar hidup layak meliputi asupan nutrisi sehari-hari yang cukup dan seimbang, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemkab perlu fokus upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya, dengan menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan skill angkatan kerja.

Pemkab Bojonegoro juga perlu membangun diversifikasi ekonomi lokal, agar perekonomian daerah tidak tergantung pada sektor tertentu saja. Apalagi selama ini struktur perekonomian Bojonegoro masih sangat tergantung pada sektor sumber daya migas, yang bersifat sementara dan akan habis.

“Diversifikasi ekonomi lokal perlu dikembangkan. Misal dengan melakukan hilirisasi pertanian, hilirisasi sektor migas, peningkatan peran koperasi dan UMKM,” pungkas dia.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Welly Fitrama mengungkapkan, mulai tahun 2022 ini pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pelaku usaha terus didorong agar mendaftar sebagai penyedia dalam katalog elektronik lokal Bojonegoro dalam sistem pengadaan barang dan jasa Pemkab Bojonegoro.

“Meskipun belum semuanya dan mulai tahun 2022 ini teman teman IKM dan Pelaku Usaha terus kita dorong untuk mendaftar sebagai penyedia dalam katalog elektronik lokal Bojonegoro melalui bagian PBJ Setda Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya. [lus/suf]