Eko menilai monitoring perlu dilakukan. Hal itu bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok Minyakita.

"Pengetatan perlu dilakukan pemerintah agar Minyakita stoknya tidak langka, dan juga saya lihat kemarin telah ditemukan stok Minyakita yang banyak lebih dari 500 ton, itu kan bagian dari kelemahan pemerintah untuk tidak memonitor secara detil dan optimal," tutur Eko ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Rabu (7/2/2023).

Dia menuturkan pengecekan langsung di lapangan seperti di pasar-pasar tradisional perlu dilakukan. Bukan hanya pemerintah, Eko juga meminta agar satgas ikut mengawasi peredaran Minyakita.

"Agar, harga yang dijual tidak tinggi dan merata stoknya ke semua masyarakat,” ujar Eko.

Sementara itu, dia menjelaskan jika terbukti adanya upaya untuk menahan stok Minyakita menjelang puasa demi mendapatkan keuntungan, hal itu akan sangat merugikan konsumen. Akibatnya, Minyakita akan langka.

Kemudian, dia menilai langkah pemerintah untuk memprioritaskan distribusi minyak ke pasar tradisional dibandingkan ke pasar modern sangat tepat. Sebab, saat ini prioritas pemerintah seharusnya untuk membantu semaksimal mungkin masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhannya.

"Karena, pasar retail modern sendiri saat ini masih banyak minyak goreng bermerek yang lebih premium dan juga pastinya di pasar modern lebih didominasi masyarakat menengah ke atas dengan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan di pasar tradisional," bebernya.

Dia mengingatkan pengawasan yang intensif tidak terlalu terpaku kepada stok Minyakita saja. Tetapi juga dibarengi dengan bahan pokok lainnya. Sebab, kenaikan harga bahan pokok disinyalir bisa dinaikkan secara mendadak oleh orang yang tidak bertanggung jawab jelang Ramadan nanti.

"Maret itu saya menyebutnya sensitif, karena ada banyak sekali peluang oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga bahan pokok lainnya selain minyak goreng. Makanya, pengawasan ketat perlu dilakukan agar bahan pokok lainnya tetap stabil di pasaran,” pungkas Eko.