AKURAT.CO Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menegaskan bahwa saat ini tidak cukup memperjuangkan pers yang bebas, tetapi lebih dari itu harus bertanggungjawab.

Ninik Rahayu mengungkapkan itu pada Dialog Kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, di Medan, Selasa (7/2/2023). Dialog Kebudayaan ini dimoderatori oleh Yusuf Susilo Hartono, wartawan senior.

Menurut Ninik, kebebasan pers di Indonesia sudah demikian bebasnya sehingga apa saja dapat diberitakan di media.

“Saat Dewan Pers bertemu Bapak Presiden Joko Widodo dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini,” ujar Ninik mengutip Presiden.

“Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggung jawab pers. Saat ini kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggungjawab,” ungkap Ninik.

Ketua Dewan Pers itu memberi apresiasi tinggi terhadap 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023  yang telah membangun daerah masing-masing dengan berbasis budaya.  

Dalam bidang sandang, misalnya, ia memberi apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Bupati Sleman Dra. Hj Kustini Sri Purnomo mengembangkan batik sinom parijotho salak sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.

Ninik juga memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari dan tidak lagi menunggu upacara adat baru mengenakannya.

Ninik mengungkapkan, dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, topik yang paling sedikit ditulis oleh pers justru kebudayaan. Namun apa yang dilakukan 10 bupati/wali kota dengan kebudayaan justru sangat luar biasa.

Ninik pun kagum dengan Dialog Kebudayaan itu. “Sejak awal sampai akhir ini, yang hadir tidak berkurang. Biasanya dalam dialog seperti ini yang hadir makin lama makin berkurang. Ini malah tidak,” ungkapnya.

Direktur Pembinaan Pengembangan dan Kemendikbud Ristek-Dikti, Restu Gunawan yang juga hadir sebagai narasumber pada Dialog Kebudayaan itu kagum pada strategi kebudayaan yang dilakukan 10  bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023.

Restu memberi apresiasi pada upaya Bupati Sleman Kustini yang menjadikan batik sebagai identitas daerahnya. Restu juga kagum pada upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket yang sakral menjadi profan.

Sandang itu, kata dia, juga bisa dijadikan alat diplomasi. Saat KTT G20 digelar di Bali, batik telah dipakai oleh semua kepala negara dan pimpinan lembaga.

Restu yang dikenal sebagai sejarawan memuji bagaimana para bupati memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun daerah masing-masing demi mewujudkan berbagai program pembangunan. “Budaya itu tidak ada konfliknya,” kata Restu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengaku mendapat pengalaman baru dari Dialog Kebudayaan itu. Ia mengatakan irisan kebudayaan dengan Kementerian PUPR memang tak banyak.

Namun dari pengalaman para bupati dan wali kota membangun daerah masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal menarik perhatiannya dan memberi inspirasi.

Zainal Fatah juga mencatat sejumlah keluhan kepala daerah seperti belum adanya jalan raya yang memadai di Kabupaten Halmahera Selatan, berkurangnya luas lahan persawahan di Serdang Bedagai akibat pembangunan jalan tol dan sebagainya.

“Kebetulan soal jalan raya di kabupaten, sudah ada kebijakan dari pusat untuk melakukan intervensi agar bisa membuka akses ke daerah-daerah yang punya potensi dengan tambang, pariwisata, perkebunan dan sebagainya,” jelasnya.

“Soal dampak pembangunan jalan tol yang menyebabkan berkurangnya luas persawahan di Serdang Bedagai, perlu saya informasikan saat ini juga Presiden justru menginstruksikan untuk mencetak sawah lebih banyak,” kata dia, menambahkan.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan potensi budayanya untuk membangun. “Kita adalah negara superpower dalam bidang kebudayaan menurut UNESCO,” katanya.

Atal mendorong PWI di daerah untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dengan berbasis budaya. “Membangun berdasarkan budaya hasilnya pasti beradab,” tegas Ketua PWI yang membuka Dialog Kebudayaan itu. []