KNews.id- Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri blak-blakan soal data penerima insentif sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ia mengungkapkan dana yang berasal dari pajak ekspor tersebut hanya mengalir ke segelintir perusahaan besar.

“Sebanyak 75 persen lari ke oligarki-oligarki ini. Jadi udah zalim pemerintah ini. Notabenenya uang petani ini,” ujar Faisal dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Sementara para petani kecil hanya mendapatkan sekitar 25 persen insentif untuk peremajaan tanaman. Padahal, kata dia, 40 minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dihasilkan oleh petani kecil atau perkebunan rakyat.

Ditambah lagi pajak ekspor dan biaya lainnya seperti bea keluar dibebankan kepada petani. Faisal menegaskan, meski pajak itu dibayar oleh pedagang CPO, pada realisasinya para pedagang menekan harga di tingkat petani agar laba pedagang tidak turun.

Adapun insentif besar-besaran yang diberikan BPDPKS ini berkaitan dengan program biodiesel B30 atau solar dengan kandungan minyak nabati 30 persen. Faisal mengatakan adanya program tersebut membuat pedagang berbondong-bondong menjual CPO untuk produsen biodiesel.

Tercatat penerima insentif terbesar adalah perusahaan Wilmar Group milik Martua Sitorus. Di posisi pertama PT Wilmar Bionergi Indonesia menjual CPO untuk biodiesel dengan volume 1,5 juta liter dan menerima insentif pada 2021 hingga Rp 8,44 triliun. Kemudian, PT Wilmar Nabati Indonesia dengan volume biodiesel 1,4 juta liter mendapatkan insentif sebesar Rp 7,09 triliun.

Lalu PT Sari Dumai Sejati yang menjual CPO untuk biodiesel sebanyak 510,3 juta liter mendapatkan insentif sebesar Rp 2,72 triliun. Kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology mendapatkan insentif sebesar Rp 2,24 triliun dengan volume biodiesel sebesar 422,4 juta liter.

Kemudian PT Musim mas menerima insentif Rp 5,05 triliun dengan volume penjualan CPO untuk biodiesel 977,5 juta liter. Selanjutnya PT LDC Indonesia dengan volume  biodiesel sebesar 456,2 juta liter, menerima insentif sebesar Rp 2,38 triliun. Lalu PT Pelita Agung Agroindustri menerima insentif Rp 2,18 triliun dengan volume biodiesel 422 juta liter.

Selanjutnya PT Multi Nabati Sulawesi dengan volume biodiesel sebanyak 402 juta liter dan insentif yang diterima mencapai Rp 2,13 triliun. PT Permata Hijau Palm Oleo juga mendapatkan insentif tinggi Rp 2,08 triliun dengan volume biodiesel sebesar 409 juta liter.

Sedangkan PT Kutai Refinery Nusantara mendapatkan insentif Rp 2,01 triliun dengan volume penjualan ke biodeisel sebesar 391 juta liter. Lalu PT Tunas Baru Lampung mendapat insentif sebesar Rp 1,89 triliun dengan volume biodiesel 356,5 juta liter. PT Sinarmasa Bio Energy mendapatkan insentif sebesar Rp 1,88 triliun dengan volume biodiesel 369,7 juta liter.

“Ini segelintir orang ini aja. Jadi Anda bisa bayangkan betapa karut marutnya pengelolaan kebijakan Indonesia yang mengkhawatirkan sekali,” ujar Faisal.

Di sisi lain, harga jual CPO untuk program itu juga lebih tinggi dibandingkan untuk produsen pangan, khususnya minyak goreng. Sehingga ia menduga kondisi ini menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng saat ini.

Faisal pun memperkirakan penjualan CPO akan semakin meningkat karena pemerintah baru saja meluncurkan program Mandatory Biodiesel B35 pada 1 Februari lalu, di mana pemerintah meningkatkan kandungan minyak sawit dalam solar hingga 35 persen. Sehingga insentif dari BPDPKS akan semakin besar mengalir kepada pengusaha yang menjual CPO ke produsen biodiesel.

“Sumber dana untuk menomboki kesenjangan harga didapat dari BPDPKS yang notabene 3/4-nya buat pengusaha-pengusaha besar ini. Jadi petani sawit mah dicuekin oleh pemerintah. Nah ini realitas yang kita hadapi,” ucap Faisal Basri. (Ade/tmpo)