tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh produsen minyak goreng untuk memastikan peningkatan pasokan Domestic Market Obligation (DMO) hingga 50 persen. Hal itu seiring kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat saat ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pasokan DMO.

“Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ungkap Luhut saat melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dikutip Selasa (7/2/2023).

Lebih lanjut, Luhut meminta agar Kemendag, Kemenperin, dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini dan tidak dapat langsung digunakan. Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei dan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.

Namun perusahaan akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat dengan catatan mereka harus memenuhi kontrak yang sudah ada. Tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO.

Di samping itu, Luhut menegaskan kepada seluruh instansi yang terkait seperti Satgas Pangan, Kemendag, Kemenperin untuk melakukan pengawasan ketat berbasiskan data SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi terutama masa menjelang Ramadan dan Lebaran.

“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali minyak kita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan di tengah situasi saat ini, komunikasi menjadi kunci. Masyarakat perlu diberikan informasi seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga dan melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.

"Saya minta Kemendag dan Satgas Pangan membuka jalur hotline yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti laporannya,” pungkas Luhut.