POROS.ID - Aktivis Lebak Selatan (Baksel), Bucek kembali menyoroti terkait perijinan tambak udang, menurutnya masih banyak perusahaan tambak yang tidak lengkap perijinannya namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait.

Menurut Bucek, belasan perijinan yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mendirikan tambak udang, banyak yang tidak lengkap terutama terkait perijinan limbah B3.

"Pengamatan kami, mayoritas perijinan limbah perusahaan tambak udang belum ada, walaupun sebagian perusahaan ada juga yang sudah memiliki. Belum lagi ijin-ijin lain yang harus ditempuh, tapi kenapa yang tidak lengkap dibiarkan dan tidak ditindak." ujarnya, Senin 6 Februari 2023

Bucek pun menyayangkan pihak pemerintah terkait yang dianggapnya melakukan pembiaran kepada perusahaan tambak yang tidak mempunyai ijin lengkap.

"Pemerintah terkait dalam hal ini beberapa dinas di Provinsi Banten seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta DPMPTSP selaku lembaga yang memberikan ijin atau rekomendasi, seharusnya dapat lebih aktif berkoordinasi antar dinas untuk menegur pihak perusahaan yang membandel, jika sulit agar diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH)." tegasnya.

Selain kelengkapan perijinan, menurut Bucek permasalahan lahan pun perlu dikaji dan di evaluasi pada perusahaan tambak yang berada di Baksel.

"Terkait lahan pun ini perlu di evaluasi, karena perusahaan tambak selalu berada di pesisir pantai, dikhawatirkan berada di sempadan pantai dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apalagi kita amati beberapa tambak berada di sekitaran destinasi wisata." Ungkapnya

Wartawan sudah menghubungi Kepala DKP Provinsi Banten melalui pesan singkat via WhatsApp namun belum ada jawaban. ***