Legislator Andre Rosiade minta pramugari bebas berjilbab diterapkan seluruh maskapai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktik pelarangan jilbab tidak hanya terjadi di maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Banyak maskapai swasta juga memiliki aturan serupa yakni melarang para awak kabin wanita Muslim mengenakan jilbab.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan sejauh ini hanya ada dua maskapai yang memiliki aturan memperbolehkan para pramugarinya mengenakan jilbab yaitu maskapai plat merah Citilink dan maskapai swasta Sriwijaya Air. 

Politisi Gerindra merespons baik Garuda Indonesia yang tengah mendiskusikan dengan intensif bersama stakeholder terkait mengenai tata laksana kesiapan penggunaan hijab bagi seragam pramugari. Namun demikian, ia berharap maskapai lainnya juga mengikuti agar memperbolehkan pramugari Muslim berjilbab. 

"Saya di Komisi VI bermitra dengan BUMN dan Garuda, harapan saya urusan jilbab ini tidak hanya di Garuda tapi tentu bisa berlaku juga di seluruh maskapai. Kita tahu ada beberapa maskapai swasta yang sudah seperti Sriwijaya dan yang punya negara Citilink sudah, Harapan saya setelah Garuda, maskapai lain mengikuti juga," kata Andre kepada Republika.co.id pada Senin (6/2/2023).

Andre berharap pemerintah dapat mengambil langkah agar seluruh maskapai penerbangan baik milik BUMN maupun swasta sudah tidak ada lagi yang melarang pramugari Muslim mengenakan jilbab. 

"TNI polri saja sudah pakai jilbab kenapa pramugari tidak. Harapan saya pemerintah bisa mendorong ini, ini kan soal kebebasan beragama jangan sampai hak warga negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat yang beragama terhalangi," katanya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN, Andre meminta agar Garuda Indonesia bisa secepatnya mengeksekusi aturan seragam pramugari berjilbab. Sementara itu terkait maskapai swasta lainnya yang juga masih memberlakukan larangan berjilbab bagi Pramugari, ia meminta agar komisi 5 DPR RI bisa juga memberikan masukan. 

"(Soal apakah DPR perlu memanggil juga maskapai swasta) kalau untuk maskapai swasta itu domainnya komisi lima. Tetapi yang jelas kami di komisi yang bermitra dengan BUMN itu kami akan mengawal terus Garuda Indonesia agar (aturan pramugari berjilbab) bisa segera dieksekusi secepatnya," katanya.

Praktik pelarangan jilbab bukan hanya terjadi di Garuda Indonesia. Okta, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan swasta internasional di Tanah Air.

Okta mengaku tidak bisa mengenakan jilbab saat bekerja di udara. Padahal, saat tidak bertugas di pesawat, Okta mengenakan jilbab. "Ya, kayak berlawanan sama hati nurani. Cuma, di lain pihak, kita masih membutuhkan pekerjaan," ujar Okta saat diwawancarai Republika via sambungan telepon, beberapa waktu lalu.

Okta menjelaskan, tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang pramugari untuk berjilbab. Namun, mereka mendapatkan informasi dari perusahaan ketika wawancara rekrutmen awal bahwa jilbab belum boleh dikenakan selama bertugas.

Padahal, Okta mengungkapkan, cukup banyak pramugari yang berjilbab saat sedang tidak bertugas. "Kebijakan head office belum memperbolehkan kita pakai hijab biar terkesan enggak rasis," ujar Okta.

Okta berharap pihak perusahaan memenuhi hak semua pegawainya untuk berjilbab, termasuk pramugari. Dia pun mempersilakan maskapai melakukan review mengenai keamanan jilbab ketika dalam keadaan darurat.

"Kalau ada cek dan ricek kalau itu aman, kenapa enggak kita pakai hijab?" ujar dia.

Pramugari lainnya yang bekerja di maskapai swasta yang sama, Keni, bukan nama sebenarnya, juga mengaku tak bisa mengenakan jilbab selama bekerja meski sehari-hari dia sudah berhijab. Menurut dia, banyak pramugari lain yang mengalami kasus serupa. Mereka terpaksa harus melepas jilbab saat dalam penerbangan.

"Banyak banget sih, Mbak. Jujur, ya," ujar dia.