Meski diberi kewenangan oleh Koalisi Perubahan, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan disebut tidak akan leluasa dalam memilih bakal calon wapres (cawapres). Pandangn tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Zainal A Budiyono.

"Parpol-parpol yang merasa memiliki 'saham politik' sepertinya tidak rela begitu saja. Mereka tentu saja mendorong tokoh-tokohnya sendiri atau memilih yang memiliki kedekatan," ujar Zainal, Senin (6/2).

Baca Juga: Gembar-gembor Ungkap Perjanjian Politiknya dengan Anies Baswedan, Pengamat Tagih Sumbangan Pilpres 2019 ke Sandiaga

Mantan asisten staf khusus kepresidenan itu pun punya saran untuk memudahkan Anies menentukan bakal cawapres. Zainal mendorong Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koaisi Perubahan segera bertemu.

Menurut dia, ada jalan ilmiah sebagai solusi atas persoalan sosok cawapres dari Koalisi Perubahan. Caranya ialah dengan survei untuk mengetahui respons publik atas tiga nama bakal cawapres dari Koalisi Perubahan.

Adapun ketiga nama itu ialah Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kader PKS yang juga eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan alias Aher, serta Gubernur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang tercatat sebagai salah satu deklarator ormas NasDem. Zainal menegaskan ketiga parpol pengusung Anies itu harus sepakat dengan apa pun hasil survei.

Selanjutnya, bakal cawapres dengan elektabilitas tertinggi disepakati menjadi figur pendamping Anies di Pilpres 2024.

"Harus ada gentlemen's agreement oleh ketiga pihak untuk menerima siapa pun nama terkuat di survei. Hanya dengan jalan itu, koalisi akan melangkah mulus ke depan dan makin solid," tuturnya.

Zainal menganggap solusi itu merupakan cara realistis. Menurut dia, jika partai yang dominan di Koalisi Perubahan memaksakan figur tertentu menjadi bakal cawapres, akan ada dua kerugian sekaligus.

Baca Juga: Berawal dari Dukung Anies Baswedan, Kesalahan NasDem Berlanjut! 'Senior' Surya Paloh Buka-bukaan: Ada Salah Hitung

"Pertama, Anies dianggap tidak independen. Kedua, soliditas koalisi akan terganggu, bahkan sebelum deklarasi resmi," kata Zainal.

Baca Juga: Masalah JIS Jadi PR Heru Budi Hartono, Mazdjo Pray: Lagi-lagi Harus Jadi Tukang Sampah atas Kebodohan Anies

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan JPNN.com.

Editor: Puri Mei Setyaningrum