SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan sambutan pada acara Rakernas Satgas Saber Pungli di Jakarta, Selasa (13/12/2022), yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam. (ANTARA/Syaiful Hakim)

Solopos.com, JAKARTA — Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. berpendapat turunnya IPK Indonesia salah satunya dipicu pernyataan pejabat pemerintah soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu.

PromosiMesin Baru di Mitsubishi L300 Euro 4: Lebih Bertenaga, Hemat Bahan Bakar

Berdasarkan catatan Solopos.com, di antara pejabat pemerintah yang berkomentar soal OTT KPK adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Luhut berkomentar dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang sering melakukan OTT. Sementara Tito Karnavian menyatakan OTT bukanlah sebuah prestasi.???????

Mahfud mengatakan mengenai tepat atau tidaknya opini dua menteri itu disampaikan, hal itu sebaiknya dijawab langsung oleh Presiden Jokowi.

“Itu (opini soal OTT) dianggap oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang kami undang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi (survei) sedang berjalan,” kata Mahfud seusai mengikuti pertemuan internal tentang pemberantasan korupsi bersama Presiden Joko WIdodo.

Salah satu yang dibahas Mahfud Md. dan Jokowi adalah tentang penurunan IPK Indonesia.

Namun, kata Mahfud, opini itu berpengaruh terhadap penurunan IPK Indonesia karena membuat seolah-olah pemerintah tidak mau melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi.

Menurut Mahfud, pemerintah akan menyikapi penurunan IPK secara lebih formal dalam dua-tiga hari ke depan.

Dia menegaskan pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk terus memerangi korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

“CPI (Corruption Perception Index) Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.???????

TII merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.