Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat angkat suara terkait perjanjian hutang-piutang antara bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga mantan paslonnya di Pilkada DKI, Sandiaga Uno.

Kabar utang itu mencuat usai diceritakan oleh eks Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 sekaligus Waketum Golkar, Erwin Aksa. Erwin mengungkap adanya utang Anies kepada Sandiaga sebesar Rp50 miliar. Menurut Erwin, utang piutang tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga untuk membuka fakta terkait utang-piutang tersebut. Dia menilai, membuktikan merupakan tugas seorang yang menuduh, bukan orang yang dituduh.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang-benderang," kata Kamhar, saat dikonfirmasi, dikutip Senin (6/2).

Sebelumnya juga, perwakilan tim kecil Sudirman Said telah menjelaskan perihal utang-piutang yang dinyatakan sudah lunas. Sebab, dalam perjanjian tersebut jika Anies memenangkan Pilkada DKI, maka utang tersebut dianggap lunas.

Oleh karena itu, Kamhar menekankan agar Sandiaga segera membuka fakta perihal utang tersebut agar tidak menjadi isu liar di publik.

"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara seriap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan," tegasnya.

PKS resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Sikap politik PKS ditunjukkan dengan bergabungnya partai ini dengan Nasdem dan Demokrat dalam koalisi perubahan.