Jakarta: Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali menggelinding menjelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ulin Yusron, mengajak para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan isu hoaks soal perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Ulin mengaku sudah gerah dengan isu tak bertanggung jawab tersebut. Apalagi, Presiden Jokowi sudah berulang kali secara tegas menolak isu itu.

“Presiden, kan, berkali-kali menyampaikan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” ujar Ulin, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Ulin mengungkapkan kekecewaannya ada pihak justru mengipasi isu yang bertentangan dengan konstitusi tersebut. “Tak ada langkah sistemik untuk Jokowi tiga periode atau memperpanjang jabatan,” beber pegiat media sosial ini.

Menurut dia, framing tiga periode atau memperpanjang jabatan presiden itu hanya berasal dari kepingan yang tidak menciptakan satu gambar utuh. “Jangan kaget kalau gambaran utuh gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak pernah mewujud hingga hari ini,” ucap dia.

Sejauh ini, lanjut Ulin, juga tidak ada perangkat Presiden yang dipakai untuk menanam, menumbuhkan, merawat, dan menyuburkan gagasan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.
 
Di samping itu, dia menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan telah memicu banyak konten hoaks yang berisi potongan kegiatan Presiden yang seakan-akan mendukung wacana itu.

“Kita harus gotong royong menghentikan wacana ini,” ujar dia.

Dia menyampaikan faktanya saat ini semua alat negara sedang bersiap mengikuti semua tahapan proses Pemilu 2024 sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gelombang suara dari beberapa pihak untuk perpanjangan masa jabatan presiden dinilai hanya dinamika politik.

“Setali tiga uang cara pandangnya dalam melihat aspirasi impeachment, ganti Presiden atau penjatuhan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir,” ungkap Ulin.

Dia menegaskan gagasan memperpanjang jabatan presiden bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, tapi juga mengingkari sejarah dan akal sehat. Konstitusi sudah menutup peluang tersebut, sejarah reformasi yang telah merevisi pemerintah tanpa batas dan otoriter harus selalu menjadi panduan gerakan politik.

“Akal sehat menyatakan kekuasaan dan jabatan harus ada batasnya. Jogja saja punya Wates, kok,” ucap Ulin.

Dia pun mengungkapkan kalau ada orang per orang dengan posisi di sekitar Presiden bermanuver menggelindingkan isu memperpanjang jabatan Presiden justru makin menunjukkan watak ingin terus berkuasa.
 
“Sejauh ini saya tidak pernah menerima perintah untuk mengawal gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan presiden,” ujar dia.

-?

- - - -

(AZF)