AKURAT.CO Pendiri Continuum BigData, Didik J Rachbini, mengungkapkan, ada 5 masalah politik krusial yang amat potensial menyebabkan demokrasi di Indonesia masuk ke dalam jurang.

Kelima masalah tersebut yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa, ide penundaan pemilu, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), politik dinasti yang bercampur dengan oligarki, dan kemunduran demokrasi.

“Masih ada akrobat politik atau upaya-upaya tertentu dari para pelaku politik untuk menggiring perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi 3 periode,” kata Didik dalam keterangan persnya, Minggu (5/2/2023).

Hal itu juga, kata dia, mengunci para menterinya yang mempunyai kasus-kasus hukum untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

“Para pemain politik atau demokrasi yang turut menggerakkan 5 wacana di point 1 di atas dengan didukung oleh para buzzer yang ekstra legal, itu sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia terancam masuk jurang,” ujarnya.

Menurut, inti dari demokrasi adalah kekuasaan yang berbagi dan kekuasaan yang dibatasi. Karena itu, di negara demokasi maju seperti Amerika Serikat terdapat pembatasan kepemimpinan presiden hanya 2 periode menjabat. 

Namun wacana tidak adanya pembatasan masa jabatan alias seumur hidup telah menjadi hal yang menyebabkan Soekarno dan Soeharto masuk jurang. 

Di sisi lain, usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah kolusi melawan tatanan demokrasi dan melawan adab demokrasi. Masa 9 tahun itu menjadi lebih panjang dari 2 kali masa jabatan presiden Amerika Serikat. Hal itu juga sama najisnya dengan usulan kehendak presiden seumur hidup.

Usulan Perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun salah satu contoh demokrasi yang melenceng. Rakyat di desa menjadi terancam tertindas oleh oligarki di tingkat desa, yang selama ini sudah beriklim demokrasi bagus dengan pergantian jabatan lurah secara periodik melalui pemilihan demokratis di desa.