KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online (pinjol), dan investasi. Hal tersebut dikarenakan akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengeluh karena menderita kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit. 

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah," kata Presiden dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Senin (6/2/2023).

"Hati-hati, namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Sering pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2022 sampai sekarang tahun 2023 juga belum tuntas," ujarnya. 

Presiden lantas mengingatkan, agar tidak ada lagi penyelahgunaan dana nasabah seperti kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Penyalahgunaan tersebut pernah terjadi di perusahaan asuransi PT Asabri Persero, PT Jiwasraya, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca," ucapnya. 

Presiden meminta OJK mengawasi secara detail kinerja perusahaan asuransi. Presiden meceritakan pengalaman bertemu dengan korban penggelapan dana perusahaan asuransi yang menangis dan minta uangnya kembali. 

"Rakyat itu hanya minta satu, duit itu balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang, ada yang menangis cerita itu, waktu di Imlek juga sama," ucapnya.