Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, kemungkinan ke depan jabatan Gubernur tidak diperlukan lagi. 

Pernyataan itu menyusul soal usulannya untuk meminta agar Pemilihan Umum Gubernur atau Pilgub dihapuskan. Ia menilai penghapusan Pilgub perlu dikaji, lantaran Pilgub dianggap sudah tidak efektif.

Baca Juga: Dorong Geliat Pariwisata Bali, MPR Dorong Pembangunan Theme Park Kelas Dunia, Catat Wahananya!

"Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung. Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek" pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Cak Imin.

Menanggapi usulan ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung agar Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) dihapus. 

Bamsoet menyampaikan, wacana penghapusan Pilgub memang merupakan isu lama yang sudah digaungkan. 

"Bukan penghapusan (jabatannya). Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa karena gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (5/2/2023). 

Ia beranggapan, jika gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. 

Baca Juga: Bahlil Bertekad Ingin Basmi Cebong Kampret di Tahun 2023, Pengamat: Memang Itu Tugas Bersama

Sebaiknya, menurut Bamsoet, berdasarkan kajiannya Gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat bukan langsung oleh masyarakat lewat Pemilu. 

"Sebaiknya hasil kajian kami saya pribadi dan kawan-kawan, tidak terkait dengan kelembagaan ya MPR, DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat," tuturnya. 

Menurut Bamsoet, nantinya kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh rakyat yakni hanya Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga: Utang-Piutang Anies dengan Sandi Rp50 Miliar Berpotensi Tidak Benar, Begini penjelasannya

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Suara.com.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty