Hal ini disampaikan langsung oleh Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bukan jabatan gubernur yang dihapuskan namun proses pemilihannya yang diubah.

Ia juga mengatakan jabatan gubernur harus tetap ada sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah.

"Bukan penghapusan. Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023) dikutip sindonews.com.

Bamsoet mengatakan, berdasarkan hasil kajian itu, pilgub sebaiknya ditiadakan dan gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

"Sebaiknya hasil kajian kami, saya pribadi dan kawan-kawan-tidak terkait dengan kelembagaan MPR, DPR ya," tandasnya.

Sebelumnya wacana penghapusan pilgub, kembali mencuat setelah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Bahkan lebih jauh Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur juga dihapus dengan alasan peran gubernur tidak terlalu sentral dalam pembangunan wilayah.

"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin.

(***)