AKURAT.CO Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengatakan, akar masalah dari kemunduran demokrasi di Indonesia terletak pada dua hal. 

Pertama, lanjutnya, konsolidasi oligarki dan sekutunya yang demikian cepat. Kedua, organisasi masyarakat sipil yang semakin lemah dan terfragmentasi.

“Maka diperlukan sikap memantau proses demokrasi yang salah satunya dengan memonitor percakapan publik,” kata Wijayanto dalam keterangan persnya, Minggu (5/2/2023).

Mengutip Ben Anderson, Wijayanto menjelaskan, informasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi merupakan oksigen bagi demokrasi. Karena melalui informasi yang benar itulah warganegara termasuk para politisi akan mengambil keputusan-keputusan politik. Tempat informasi paling cepat adalah di ruang-ruang publik.

Berdasarkan temuan continuum data, maka isu politik yang menjadi top topik adalah isu masa jabatan kepala desa dengan 42,581 percakapan di media sosial. Kedua, isu Penundaan pemilu dengan 1,951 perbincangan. Ketiga, kredibilitas KPU dengan 2,938 perbincangan. Keempat, Kemunduran demokrasi dengan 1,440 perbincangan, kelima, isu Politik dinasti dengan 7,75 perbincangan.

“Secara umum, perbincangan di ranah publik dihiasi oleh senstimen negatif sebesar 95,7 persen dan dominasi oleh penolakan dan kritik masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan kades dan lain-lain,” ujarnya. 

Kata dia, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi topik paling dominan dengan 35,8 persen perbincangan dan publik tak pelak beranggapan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Kades adalah kedok bagi wacana penundaan pemilu. 

Tokoh yang paling banyak disebut dalam isu penundaan pemilu adalah Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim.

Sementara itu, Presiden Jokowi adalah sosok yang paling disorot publik terkait isu penundaan pemilu dengan 92,13 persen perbincangan. Kedua, Muhaimin Iskandar dengan 3,62 persen, Zulkifli Hasan dengan 3,53 persen dan Mahfud MD 0,72 persen.