Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar penggunaan anggaran program pengentasan kemiskinan jangan habis untuk studi banding maupun rapat.

"Imbauan Menteri PAN-RB (yang mengatakan) terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar dan kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu 4 Februari 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada 27 Januari 2023 menyebut anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding di hotel.

"Kan penanggulangan kemiskinan itu ada dua, yang satu perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga," ungkap Wapres.

Namun, anggaran pengentasan kemiskinan juga meliputi koordinasi program dan konvergensi anggaran.

"Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," ujar Wapres.

Apalagi pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 hingga mencapai nol persen.

"Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi," tambah Wapres.

Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan pemerintah tetap berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah efektif dan terobosan serta membuat sasaran prioritas dimana tingkat kemiskinan masih tinggi.

"Ini kan kita sudah ada 12 provinsi yang menjadi sasaran karena kita masih tetap inginkan supaya 2024 itu (kemiskinan ekstrem) nol persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa ada pandemi itu memang terhambat, sehingga memang lebih berat tapi masih sisa waktu ini akan kita genjot terus," tegas Wapres.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin dibanding September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021.

Dengan penambahan anggaran ini, Presiden berharap PKH terus diawasi penyalurannya, baik itu validasi data penerima maupun pendampingan masyarakat dalam penggunaan dana bantuan agar PKH dapat tepat sasaran.