Krjogja.com - JAKARTA - Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) selaku koordinator pengampu program (focal points) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Indonesia menghelat Sidang Pleno KNIU tahun 2023, pada Kamis (2/2) di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jakarta.

Sidang tersebut salah satunya bertujuan menjadi episentrum komunikasi dalam hal melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan implementasi program UNESCO oleh tiap Kementerian/Lembaga sebagai _focal point_.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang juga merupakan Ketua dari KNIU, memberikan pernyataan bahwasanya Kementerian/Lembaga sebagai _focal point_ hendaknya terus mengedepankan kolaborasi untuk meningkatkan capaian Indonesia atas program UNESCO.

“Dengan semangat gotong royong, untuk semakin memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di UNESCO, dan juga bersama-sama membawa Indonesia melompat ke masa depan, mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka berbudaya, membangun hari esok yang lebih baik,” tegas Menteri Nadiem.

Senada dengan itu, Ketua Harian KNIU, Itje Chodidjah juga menambahkan kiranya melalui interaksi dan komunikasi yang telah terjalin antar _focal points_ dapat memperkuat peran penting diplomasi Indonesia khususnya di UNESCO.

“Sidang pleno ini menjadi memontum yang penting dalam rangka persiapan Indonesia untuk mengusulkan sebagai anggota _Executive Board_ (EB) UNESCO. Nilai strategis dari keanggotaan Indonesia di _Executive Board_ adalah Indonesia dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang ada di UNESCO, dengan membawa misi nasional ke kancah internasional serta tentunya penguatan diplomasi Indonesia dan peningkatan kerja sama khususnya dengan negara anggota UNESCO lainnya,” ungkap Itje.

Selanjutnya dalam penyampaian implementasi dan capaian program UNESCO di Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti menguraikan capaian dan perkembangan Indonesia di bidang pendidikan khususnya dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tujuan 4 dan 5.

“Secara umum, capaian akses pendidikan Indonesia terus meningkat di semua jenjang, bahkan peningkatan tersebut terus terjadi meski di tengah pandemi,” tutur Suharti.

Sesjen Suharti mengungkapkan di sepanjang 2020-2021, Indonesia telah menguatkan komitmen, implementasi, dan komunikasi berpartisipasi di berbagai pertemuan internasional UNESCO.

“Di bulan Juni tahun 2022, Indonesia melalui Kemendikbudristek mengikuti Pre-Transforming Education Summit (Pre-Tes) dan berkesempatan memaparkan kebijakan Merdeka Belajar yang selaras dengan agenda UNESCO serta menjadi praktik baik Indonesia yang mendapat apresiasi dari UNESCO sekaligus menjadi pemodelan dari negara lain seperti Brazil dan Mongolia yang hendak belajar dari Indonesia,” sambung Suharti.

Senada dengan itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek selaku pengampu bidang kebudayaan sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendikbudristek, Hilmar Farid, mengungkapkan berbagai partisipasi aktif yang diikuti Indonesia di kegiatan UNESCO.

“Salah satunya pada tahun 2022, Indonesia ditunjuk sebagai Chair pada ASPAC Regional consultation menuju UNESCO World Conference on Culture, MONDIACULT 2022. Peran tersebut sangat strategis karena bertujuan merancang agenda global mengenai kebijakan untuk pemajuan kebudayaan,” ucap Hilmar.

Lebih lanjut, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar, menambahkan bahwasanya diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam penguatan peran Indonesia di kancah internasional.

“Dipandang perlu adanya penyiapan kader/personil secara berkelanjutan yang memiliki kompetensi untuk menduduki posisi-posisi strategis di UNESCO untuk membawa dan memperjuangkan misi Indonesia di antara negara anggota,” jelas Ismunandar.

Sementara itu di bidang ilmu pengetahuan (science), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengampu program Man and Biosphere (MAB), Intergovermental Hydrological Programme (IHP-UNESCO), Intergovermental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO) dan Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) siap mengembangkan riset dan keilmuan yang inklusif.

“Salah satunya lewat program MOST-UNESCO, di bulan Desember 2022, kami meluncurkan kebijakan MOST hasil kolaborasi dengan Kantor UNESCO Jakarta untuk meningkatkan pemahaman terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan penggunaannya untuk inklusi sosial khusus untuk penyandang disabilitas,” terang Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, BRIN, Mego Pinandito.

Kemudian masih di bidang ilmu pengetahuan, pengampu program Warisan Alam Dunia UNESCO, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di pusat maupun daerah terkait dalam merancang aksi nyata mendukung kelestarian 4 situs Warisan Alam Dunia UNESCO di Indonesia.

“Diperlukan penguatan pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelestarian The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS), Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Lorentz,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK, Bambang Hendroyono.

Bidang UNESCO selanjutnya, komunikasi dan informasi, yaitu Arsip Nasional RI (ANRI) selaku pengampu program Memory of the Wold (MOW-UNESCO) juga terus melakukan akselerasi penggunaan teknologi pendukung kearsipan Indonesia untuk dunia.

“Di tahun 2023 kami akan melanjutkan pemutakhiran pengajuan berbagai nominasi MOW-UNESCO dan Memory of the World Committee for Asia-Pacific (MOWCAP), salah satunya Arsip Jalur Rempah. Selain itu, di tahun ini kami sedang melakukan pengembangan portal MOW Indonesia,” tegas Kepala ANRI, Imam Gunarto.(ati)