FAJAR.CO.ID, SIDOARJO -- Jutaan warga Nahdliyin dari berbagai daerah di Indonesia dipastikan bakal memeriahkan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU).

Kendati acara dipusatkan di Gelora Delta, Sidoarjo, imbasnya diprediksi bakal sangat terasa di Surabaya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat pemerintah pusat akan bermalam di Surabaya. Untuk membantu warga Surabaya yang ingin menghadiri acara harlah NU, Pemkot Surabaya kemarin (4/2)
mengadakan rapat koordinasi.

Dinas perhubungan (dishub) menyebutkan, ada tiga titik pemberangkatan yang sudah ditentukan. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan massa.

”Nanti ada di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) itu yang pesertanya dari PCNU. Kedua, ada di Sekolah Khadijah, tetapi ini khusus Fatayat NU. Terakhir, ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), ini
nanti Kementerian Agama yang mengoordinasi,” kata Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru.

Pemkot Surabaya, jelas Tundjung, akan menyediakan feeder (minivan). Jumlahnya akan dibagi untuk pem berangkatan titik TIJ dan Sekolah
Khadijah. Selain itu, ada bus yang disediakan PCNU Surabaya.

”Pemberangkatan di TIJ rencananya dibuka langsung oleh Pak Wali (Wali
Kota Surabaya Eri Cahyadi, Red),” ujarnya.

Potensi kepadatan lalu lintas juga diantisipasi. Rencananya, para pekerja di sarankan melaksanakan work from home (WFH). Namun, detail teknisnya masih disusun. Yang jelas, surat dari Pemprov Jatim sudah turun untuk ditindaklanjuti daerah terdampak.

”Mobilitas masyarakat pasti sangat tinggi. Utamanya yang dari luar kota. Ini surat WFH tinggal menunggu turun dari Sekda,” ujar Kepa la Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto.

Keamanan dan ketertiban Surabaya juga bakal ditingkatkan. Sebab, presiden dan wakil presiden akan bermalam di Surabaya pada 5–7 Februari. Tempat-tempat yang dianggap vital bakal mendapat pengamanan
lebih ketat.

”Koordinasi dengan OPD terkait dan TNI/Polri sudah di laksanakan. Fokusnya nanti juga agar jalur-jalur utama tidak sampai macet,” tutur Eddy.

Muktamar Fikih Peradaban

Menjelang resepsi puncak peringatan 1 abad NU, di selenggarakan pula Muktamar Internasional Fikih Peradaban I di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2). Forum itu menghadirkan 15 pembicara dari dalam dan luar negeri. Mereka akan mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam.

Menurut Najib Azca, tim pengelola materi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I, muktamar itu merupakan ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fuqaha untuk membangun konstruksi fiqhiyyah yang solid mengenai legitimasi syariah bagi konstruksi negara-bangsa. Termasuk ke sepakatan dalam bentuk kelembagaan dan Piagam PBB.

“Hal ini penting dilakukan karena perbincangan perihal itu absen dalam kanon-kanon fikih yang ditulis para ulama yang memang sebagian besar disusun pada masa konstruksi politik berbasis khilafah,” kata wakil
Sekjen PBNU tersebut.

Ajakan dan dorongan untuk memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional. Apalagi, belakangan terjadi penguatan terhadap pendekatan unilateralisme.

Menurut Najib, langkah yang diambil PBNU itu bisa dilihat sebagai ikhtiar besar untuk memperkuat multilateralisme dalam resolusi konflik dan penyelesaian krisis internasional.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) juga sempat menyinggung soal Piagam PBB. Dia mengatakan, pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelumitu, masyarakat dunia masih diliputi sektarianisme yang sarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri.

Menurut dia, apabila hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi, harus bermuara dari Piagam PBB. Untuk itu, hal pertama yang harus disepakati adalah kejelasan kedudukan Piagam PBB di mata syariat.

“Ini perjanjian sah atau tidak (di mata syariat, Red)? Karena ini perjanjian di antara pemimpin-pemimpin politik. Kalau sah di mata syariat, ini urusan pertim bangan fikih, dengan disiplin yang sangat kompleks. Tapi, rumusan itu yang bisa di jadikan pijakan dan meng ikat, bukan hanya bagi anggota PBB, tapi juga warga negara masing-masing,” paparnya. (jpg/fajar)