AKURAT.CO Wacana penghapusan jabatan gubernur yang ditiupkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), seperti menawarkan makanan mentah kepada publik.

Pasalnya, wacana tersebut dilontarkan tanpa kajian matang untuk memantik diskursus publik.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyatakan, wacana atau opini dalam alam demokrasi dibutuhkan. Namun tidak bisa dilakukan secara serampangan karena dialektika harus berbasis ilmiah.

“Saya dan Nasdem mengajak teman-teman semua berdiskusi boleh saja, beropini boleh, berwacana boleh tetapi apa yang menjadi kebijakan, menyelenggarakan ini, bukan masak siang mentah malam, bukan,” katanya, Sabtu (4/2/2023).

Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu menilai penghapusan jabatan gubernur maupun pilgub langsung yang diwacanakan Cak Imin tidak berbasis ilmiah. Padahal wacana tersebut berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Willy menganggap wacana penghapusan gubernur terlalu spekulatif. Bahkan, tidak memerhatikan dampak yang muncul nantinya. Termasuk perbandingan sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru dengan reformasi ini.

"Sehingga prosesnya smooth, tidak kemudian ujug-ujug, tidak,” tekannya.

Cak Imin sendiri menilai penghapusan jabatan gubernur atau dihilangkannya pilgub langsung penting untuk mencegah polarisasi masyarakat sekaligus penghematan anggaran pelaksanaan pilkada.

"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.