FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, memberikan respons atas isu yang beredar terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa (Kades).

Dikatakan Ferdinand, sebelum pemerintah memutuskan untuk mengetuk palu penambahan.asa jabatan Kades, harus melakukan kajian terlebih dahulu.

"Soal masa jabatan Kades ini harus dikaji betul," ujar Ferdinand dikutip dari unggahan twitternya, @ferdinand_mpu (3/2/2023).

Menurutnya, harus ada studi yang jelas dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Apakah dengan 9 tahun masa jabatan Kades bisa lebih bermanfaat.

Atau, justru dengan penambahan tersebut justru membawa malapetaka bagi masyarakat. Selain memikirkan perpanjangan, dinilai Ferdinand juga perlu memikirkan apakah perlu diturunkan menjadi 5 tahun atau tidak.

"Pemerintah jangan terburu-buru dan akhirnya menambah ruwet masalah bangsa," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah belum tentu menyetujui tuntutan Kades.

Tuntutan yang dimaksud tersebut, yaitu keinginan untuk menambah masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Saat melakukan kunjungan kerja di Sumenep, Jawa Timur (Jatim), Mahfud menegaskan, perihal tersebut sementara dalam pengkajian.

"Ini terus dikaji sekarang ya, belum sampai pada setuju atau tidak setuju karena itu nanti menyangkut banyak hal," ujar Mahfud.

Menyangkut masalah politik, Mahfud berujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan mengurusnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas akan mengurus organisasi pemerintahan.

(Muhsin/fajar)