Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons rekomendasi Komisi VII DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit penyerapan anggaran di Badan Riset Nasional dan Inovasi (BRIN) tahun 2022. Hasto mengakui jika Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri sudah mendengar rekomendasi tersebut.

"Ya sudah (Megawati sudah dengar rekomendasi Komisi VII DPR soal BRIN)," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

Menurut Hasto, persoalan di BRIN yang disoroti Komisi VII DPR tak lepas dari sistem proporsional terbuka saat ini. Di mana, setiap anggota dewan mendorong program-program di masing-masing daerah pemilihannya (dapil), sementara anggaran BRIN terbatas.

"Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya. Padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto.

Ketika disinggung bahwa persoalan yang disoroti terkait penyerapan anggaran di BRIN, Hasto kembali menyebut jika cerita di balik rekomendasi Komisi VII DPR ialah masalah aspirasi dari tiap-tiap anggota dewan dari dapilnya masing-masing.

Padahal, tegas Hasto, BRIN harusnya fokus dalam melakukan riset dan inovasi.

"Dan di sini difokuskan pada sektor pangan, pada sektor kelautan. Tetapi juga yang penting pada hal-hal yang strategis terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi terapan bagi masa depan sehingga ada juga suatu transformasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan itu," jelasnya.

Kendati demikian, Hasto mengatakan, saat ini BRIN tengah melakukan proses konsolidasi dan membangun ekosistem dalam pemajuan riset dan inovasi. Dia menyayangkan banyak kinerja positif BRIN yang belum disampaikan ke publik.