Percepatan pengentasan stunting, salah satunya melalui peningkatan cadangan pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Maruf Amin mendukung program cadangan pangan masyarakat menjadi salah satu solusi penanganan stunting. Sebab, stunting erat kaitannya dengan isu ketahanan pangan sebagai sumber gizi utama.

Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 menyebutkan angka prevalensi stunting masih berada di angka 21,6 persen, sedangkan pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Untuk itu, Maruf menilai upaya percepatan pengentasan stunting, salah satunya melalui peningkatan cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia.

“Saya setuju sekali penanganan stunting itu menggunakan cadangan pangan yang kita punya,” ujar Maruf saat menerima Dewan Pengurus Pusat Serikat Petan Indonesia (DPP SPI) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Maruf menuturkan, saat ini pemerintah mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani, sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting. Karenanya, ia juga mendorong peternakan di Indonesia terus tumbuh.

Di sisi lain, sebagai upaya mendukung komponen cadangan makanan tersebut, Maruf menekankan, perlu adanya diversifikasi pangan sebagai upaya mengelola kebutuhan pangan. “Diversifikasi pangan itu memang harus kita galakkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Maruf juga menyinggung isu reforma agraria dan memastikan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (TPPKA-PKRA) terus bekerja secara aktif dan menindaklanjuti persoalan yang muncul, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

“Pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan reforma agraria dengan membagi tanah-tanah yang memang tidak dimanfaatkan,” kata Wapres.

“Jangan sampai lahan kita tidak termanfaatkan, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah melakukan redistribusi lahan melalui reforma agraria,” imbuhnya.

Menutup pertemuannya, Wapres juga menyampaikan harapannya, DPP SPI dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan pendidikan petani di Tanah Air. “Saya berharap memang SPI mengambil peran untuk pendidikan petani,” katanya.

Ketua Umum DPP PSI Henry Saragih menyampaikan, akan terus mendukung upaya pemerintah dalam kemajuan pangan Indonesia, khususnya bidang pengembangan kedaulatan pangan dalam negeri. Apalagi, Serikat Petani Indonesia (SPI) merupakan organisasi yang telah berdiri sejak 1998 dan tersebar di 25 provinsi, beranggotakan petani kecil, petani tak bertanah, buruh tani, dan masyarakat pedesaan.

“Kegiatan-kegiatan utama adalah untuk reforma agraria dan kedaulatan pangan, alhamdulillah sesuai dengan program pemerintah. Dan sampai dengan sekarang menjadi prioritas dan memang kita usulkan agar kedaulatan pangan dan reforma agraria ini dibangun di negeri kita,” ungkap Henry.