Menjelang 11 bulan masa akhir jabatannya, Bima ajak pejabat baru berlari kencang.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (3/2/2023). Tercatat ada 352 orang aparat sipil negara (ASN) yang resmi dilantik.

Ratusan ASN yang dilantik, antara lain 208 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, dan 10 ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas. Selain itu, ada empat ASN jabatan fungsional tenaga kesehatan dan 130 guru.

Bima mengatakan, pelantikan itu dilakukan melalui proses yang panjang dan sesuai dengan aturan Kemendagri. "Kita harus mengikuti itu ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), harus ada tanda tangan dari Komite ASN (KASN), dan tanda tangan dari Pak Menteri Dalam Negeri, makanya agak panjang prosesnya," kata Bima di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menjelang 11 bulan masa akhir jabatannya, Bima mengaku, bersama para pejabat baru akan terus berlari mengejar target yang dicanangkan Pemkot Bogor. Dia pun meminta para pejabat baru untuk bekerja dari hati dan memudahkan urusan warga.

Bima menegaskan, para pejabat yang baru dilantik jangan sampai menyulitkan warga. Pasalnya, setiap tanda tangan dan rupiah yang dialokasikan dari APBD, bisa mengubah nasib warga Kota Bogor.

"Saya ingin agar semua menjadi petarung untuk melayani warga dengan lebih baik lagi. Saya ingin agar semuanya betul betul menjiwai, bekerja dengan hati mengindari hal hal yang tidak terpuji," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.

Menurut Bima, formasi pejabat struktural dan fungsional saat ini sudah tepat. Pasalnya, mereka yang dilantik sudah melalui proses yang sesuai aturan dan berbagai pertimbangan. Meskipun ada pejabat yang merasakan ketidakcocokan.

Hingga akhir tahun nanti, kata dia, ada formasi yang akan diperbaiki lantaran akan ada beberapa pejabat yang akan pensiun. Meski begitu, formasi di wilayah menurutnya sudah final dan sesuai.

"Tapi ini belum selesai karena ada dua yang kita kosongkan untuk open bidding yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus). Hari ini langsung bersurat ke Kemendagri untuk segera diisi karena kita betul-betul ingin ‘berlari’," ucap Bima.

(Shabrina Zakaria)