Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengimbau seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur mencoret program yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kalau tujuannya bukan untuk menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, program kerja yang tidak selaras dengan pembangunan nasional merupakan titik rawan terjadinya praktik korupsi melibatkan pejabat pemerintahan.

“Kami sampaikan titik-titik rawan korupsi harus dihindari, mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, implementasi dan pengawasannya,” ujar Ketua KPK, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/9/2022).

Titik rawan korupsi, sambung Firli, umumnya terjadi pada proses pemberian izin, pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan proses di birokrasi.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pihak eksekutif dan legislatif untuk melihat kembali APBD yang sudah dianggarkan sudah sesuai untuk kesejahteraan rakyat atau belum.

“Setiap Rupiah harus menyasar untuk kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Ketua KPK berharap, praktik korupsi bisa diselesaikan kalau seluruh elemen masyarakat berperan aktif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Dia menambahkan, tujuan negara bisa terwujud kalau ada kepercayaan seluruh pihak pada Pemerintah.

“Mudah-mudahan Jatim bisa mewujudkan tujuan negara untuk menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kegiatan bertajuk “Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Jawa Timur” juga dihadiri Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim dan seluruh Wali Kota/Bupati serta Ketua DPR di seluruh Jatim.(wld/dfn/rid)