Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, SDM yang berkualitas diyakini bisa mengelola berbagai sumber daya dengan baik serta mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Tito menyampaikan kepala daerah memiliki peran penting dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengelola anggaran tersebut salah satunya untuk memperkuat kapasitas SDM, seperti melalui program pendidikan dan kesehatan.

"Maka tolong fokus pendidikan anak-anak kita ini ke depan. Mereka harus tetap mengikuti (pendidikan) baik formal dan buka juga pendidikan informal sesuai dengan potensi lokal yang ada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2/2023).

-

-

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Tito mencontohkan pendidikan informal yang dapat diberikan Pemda kepada masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. Menurutnya, jika suatu daerah terkenal dengan potensi perkebunannya, maka Pemda dapat mendukungnya melalui balai pelatihan perkebunan.

Begitu juga dengan potensi lainnya, seperti peternakan, pertambangan, maupun perikanan. Dengan begitu, berbagai potensi sumber daya tersebut dapat terkelola dengan baik.

Melalui bekal keahlian itu, Tito mengatakan masyarakat dapat membangun berbagai usaha, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lainnya. Terlebih, keberadaan sektor usaha penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

Hal ini tentunya perlu didukung dengan kemudahan berusaha, baik bagi investasi dalam negeri maupun investasi asing, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kuncinya di sana, sama investasi, membangunkan swasta di daerah masing-masing, baru bisa melompat (pertumbuhan ekonominya)," pungkasnya.

Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya.

Kemudian hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bupati/wali kota se-Tanah Papua, serta pihak terkait lainnya.

(prf/ega)