AYOBANDUNG.COM - Kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama menjadi Rp69 juta menimbulkan polemik di masyarakat.

Kenaikan biaya haji dinilai mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga membuat calon jamaah seolah dibuat tak mampu untuk naik Haji.

Namun jika wacana kenaikan biaya haji ini direalisasikan pada tahun ini, kemungkinan calon jamaah haji yang dijadwalkan berangkat pada 2023 akan kesulitan melunasi pembiayaan haji yang melonjak tinggi.

Baca Juga: Update! 10 Kampus PTKIN Terbaik 2023 Versi Webometrics Periode Januari, UIN Bandung Peringkat Satu

Diungkapkan jika, selama ini dana ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah murah karena mendapat 'subsidi' dari nilai manfaat.

"Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60," ujar Yaqut Cholil Qoumas Kementerian Agama (Menag) saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR.

Biaya sebesar Rp69,1 juta itu terdiri dari beberapa komponen, seperti biaya penerbangan, akomodasi Mekkah dan Madinah, living cost, visa, paket layanan masyair dan lainnya.

Hal ini memicu DPR untuk menurunkan biaya ibadah Haji yang digadang-gadang capai Rp69 Juta.

Baca Juga: Prediksi Skor Bursa Taruhan Adana Demirspor vs Fenerbahce di Liga Turki, Klik Link Live Streaming!

Mendengar hal ini, Mustolih Siradj, Komnas Haji dan Umrah ikut angkat bicara. Dirinya menyebut jika besaran biaya harus disetujui oleh DPR.

"Ini memang menarik, jadi apa yang dibilang di luar sana bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada akhirnya akan sangat politis apalagi ini di tahun politik. Kalau misalnya kita merujuk pada undang-undang yang memberikan kewenangan terhadap kementerian agama, tentang penyelenggaraan ibadah Haji. Jadi berapa-pun yang diusulkan oleh Pak Menteri dan jajarannya itu pada akhirnya harus disetujui oleh DPR, ucap Mustolih Siradj, Komnas Haji dan Umroh dikutip ayobandung.com dari kanal YouTube KompasTV.

Bahkan, Mustolih Siradj menuturkan jika semua langkah-langkah baik renstra maupun investasi harus melalui DPR.

"Begitupun yang disampaikan oleh ketua BPKH, langkah-langkah bahkan renstra kemudian langkah-langkah investasi saja itu harus melalui DPR," sambung Mustolih Siradj.

Baca Juga: Tips Aman Nonton Konser ITZY di Jakarta, Jangan Lupa Lakukan Deretan Hal Ini!

Mustolih Siradj menyebut, jika yang diajukan oleh Komisi VIII terkait biaya kenaikan ibadah Haji banyak yang tidak setuju, kemungkinan akan diturunkan.

"Artinya yang meracik itu kan ada di Senayan sana, ketika kemudian ada wacana yang di dorong oleh Komisi VIII banyak yang tidak setuju dengan konsep yang diusung Pak Menteri, agaknya akan diturunkan," kata Mustolih Siradj.

Mustolih Siradj juga memastikan jika usulan kenaikan biaya Haji akan diturunkan.

"Saya menduga dan yakin akan diturunkan. Karena ini akan dilihat DPR seolah-olah tidak pro-rakyat," jelas Mustolih Siradj.

Baca Juga: Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Murah Kemendag di Bandung Barat Akan Diselidiki

Bahkan Mustolih Siradj menegaskan jika jumlah jamaah banyak dan antrian panjang bisa jadi biaya haji akan diturunkan.

"Kalau kita membela jamaah Haji yang berangkat maka subsidinya akan besar, tapi kalau kita memperhitungkan antrean jamaah Haji yang jumlahnya sudah 5,4 juta, dan antriannya sudah puluhan tahun, maka kalau dilihat subsidi biaya Haji akan diturunkan," sambung Mustolih Siradj.

Diketahui bersama jika target mengenai biaya ibadah Haji akan diumumkan pada Februari 2023 ini.

Namun agaknya, hal ini tak sejalan dengan Mustolih Siradj. Dirinya mengusulkan jika pengumuman mengenai biayahaji sebaiknya dipercepat.

Baca Juga: Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Murah Kemendag di Bandung Barat Akan Diselidiki

"Tapi kalau perlu, saya usul kepada yang ada di komisi VIII harus dipercepat karena ini sudah bulan Rajab, karena apa, jika kemudian turun sedikit, kita harus memberikan spare waktu kepada jamaah Haji yang mau berangkat untuk mempersiapkan, untuk memberikan kelonggaran waktu yang lebih luas," ujar Mustolih Siradj.***