Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya menilai bahwa bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem, Anies Baswedan mencuri start kampanye.

Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mulyadi menanggapi pernyataan Bawaslu tersebut. Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ke berbagai daerah tidak melanggar etika seperti yang disampaikan anggota Bawaslu, Puadi.

"Karena memang belum masuk masa kampanye pasangan calon," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mulyadi dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.

Baginya, safari politik Anies Baswedan justru sebagai bagian dari proses pendidikan politik rakyat yang mencerdaskan dan menyatukan.

Baca Juga: Anies Tulis Cuitan Anak Muda Minim Pengalaman, Kode Bakal Gandeng AHY Jadi Cawapresnya?

"Apakah nanti (Anies Baswedan) akan dicalonkan secara resmi oleh partai politik atau gabungan partai politik, nanti kita lihat dinamikanya. Kan juga masih lama, September 2023 pendaftan paslon ke KPU RI," ujarnya.

Menurutnya, sah-sah saja jika dalam safari politik itu ada ajakan untuk memilih figur tertentu karena KPU belum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Karena belum ada partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR RI untuk mendeklarasikan secara resmi siapa paslon capres/ cawapres," lanjutnya.

Lebih lanjut, Viva mengingatkan syarat pencalonan harus memenuhi syarat PT 20 persen kursi DPR RI terlebih dahulu meski Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden.

"Jika tidak maka dipastikan tidak memenuhi persyaratan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu," pungkasnya.

Baca Juga: Gabung Golkar, Ridwan Kamil Bakal Dekati NasDem Guna Dicalonkan Jadi Cawapres Anies?