JawaPos.com – Ijtima Ulama Jakarta yang diinisiasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghasilkan sembilan poin rekomendasi dalam forum yang digelar di salah satu hotel di Jakarta, Kamis, (2/1).

Juru Bicara Ijtima Ulama Jakarta K.H. Makmun Soleh menyebutkan rekomendasi itu, antara lain, menjadikan Ijtima Ulama Jakarta sebagai forum komunikasi para ulama, kiai, habaib, maupun Bu Nyai untuk menjalankan politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik sebagai gagasan utama dalam merawat masa depan Jakarta.

Para ulama juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Hal itu untuk mewujudkan Jakarta yang bebas banjir, macet dan polusi. Jakarta yang sehat, bersih, aman, dan nyaman serta Jakarta yang religius, manusiawi, toleran, dan berkeadaban. Selain itu, Jakarta yang cerdas, maju, makmur, adil, dan sejahtera seluruh warganya.

“Jakarta yang mempunyai good governance dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam pemerintahan untuk mewujudkan kultur yang madani,” katanya menegaskan.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemilu di DKI Jakarta yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang serta politisasi agama.

Poin lainnya adalah meminta pemerintah untuk menindak tegas restoran atau kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan minuman yang diragukan kehalalannya. Langkahnya dengan melakukan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum terhadap para pengusaha kafe Jakarta yang tidak mematuhi peraturan tentang jaminan produk halal.

Ijtima Ulama Jakarta juga mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial,  maupun politik. Para ulama, khususnya dai dan daiyah yang terlibat dalam Ijtima Ulama Jakarta akan berada di garda depan dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia mengatakan bahwa Ijtima Ulama Jakarta memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024—2029, serta memberikan kewenangan kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.