JawaPos.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi barometer kemajuan inovasi di Indonesia bagian timur.

Hal itu dapat dilakukan dengan konsisten mencatat dan melaporkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui Kemendagri berdasarkan bukti yang kuat. Upaya tersebut juga dapat meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulsel.

“Berdasarkan variabel ukur IID Provinsi Sulsel telah mengalami peningkatan pada tahun 2022 dihampir semua variable ukur. Namun, ada beberapa variabel lainnya justru mengalami penurunan seperti pada variabel institusi dan variabel kecanggihan produk,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel pada Rabu, (1/2).

“Mudah-budahan bisa dibantu dampingi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mana yang lebih cepat kita (BSKDN) coba dorong inovasinya,” harapnya.

Menurut Yusharto, berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM, Provinsi Sulsel masih punya banyak kesempatan untuk mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Hal ini meliputi bidang kelautan, perikanan, begitu pun dengan bidang kesehatan. Kendati demikian, Yusharto sangat menyayangkan laporan mengenai inovasi di bidang kesehatan yang masih sangat rendah.

“Prosedur melaporkan (inovasi) yang agak-agak terlewat, karena di tempat lain kesehatan ini yang paling tinggi, maka dari itu penting untuk mencatat inovasi dan melaporkannya segera,” jelas Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berpesan kepada Pemprov Sulsel agar melibatkan semangat inovasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dia mengatakan, jangan sampai Pemprov Sulsel berpikir untuk menghindari inovasi karena takut menghabiskan banyak anggaran.

“Dengan kegiatan lain itu (yang berdasarkan inovasi) mungkin saja lebih memberikan makna yang lebih besar,” pungkas Yusharto.