PIKIRAN RAKYAT - Sandiaga Uno bercerita mengenai perjanjian politik antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan dia. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menyebut ada perjanjian tertulis sebelum Pilkada Jakarta 2017, dan masih berlaku sampai saat ini.

"Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian," tuturnya di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin, 30 Januari 2022.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies Baswedan) dan poinnya," ujarnya.

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga, dan seingat saya ada meterainya," kata Sandiaga Uno menambahkan.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Cairkan Suasana Jelang Pemilu 2024

Isu mengenai perjanjian politik itu berawal saat Sandiaga Uno hadir dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal. Awalnya, Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies Baswedan yang mengaku tak akan maju di Pilpres, jika Prabowo juga mencalonkan diri. Alasan yang disampaikan Sandiaga Uno adalah karena ada perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Bentuk fisik-nya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak, (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang 'ngedraf' dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," tutur Sandiaga Uno.

Saat ini, Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sedangkan, Ahmad Sufmi Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.

"Isi perjanjian itu terkait Pilkada DKI 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD pada September 2016, tapi isinya secara lebih etis disampaikan yang punya kopinya, saya sendiri tidak pegang," ujar Sandiaga Uno.

Baca Juga: Sandiaga Uno Minta Hari Kejepit Disulap Jadi Hari Libur Nasional: Biar Ada Tambahan Liburan Panjang

Akan tetapi, Sandiaga Uno tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut terkait dengan Pilpres 2024 atau lainnya. Dia justru mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco.

"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslon-nya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo," ujar Sandiaga Uno.

"Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," katanya menambahkan.

Sandiaga Uno juga menyebutkan bahwa perjanjian tersebut legal, dengan dilengkapi materai. Sebagai pihak yang terlibat, dia menjalankan isi perjanjian politik tersebut.

"Saya sih 'commit' (dengan perjanjian) sampai saat ini, saya tanda tangan dan komitmen dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ucapnya.***