AKURAT.CO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap instansi mana saja yang kerap gelar rapat, diseminasi, studi banding yang dianggap inefisien. 

Dengan dibuka ke publik, PSI mendorong ada otokritik buat masing-masing instansi. 

"Daripada sekedar jadi polemik, lebih baik Pak Azwar Anas buka ke publik, agar ada otokritik buat masing-masing instansi sekaligus publik bisa mengawasi," ujar Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PSI, Furqan AMC melalui siaran persnya, Selasa (31/1/2023). 

Menurut Furqan, partisipasi publik mengawasi itu sehat bagi birokrasi dan demokrasi.

"Lagipula undang-undang sudah mewajibkan adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh UU 14/2008," tegas Furqan.

Lebih lanjut Furqan menjelaskan, partisipasi publik mengontrol dan mengawasi tata kelola birokrasi adalah bagian dari Pilar Solidaritas Sosial yang dicanangkan PSI dan itu selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas kesal anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 bahkan naik menjadi 26,36 juta atau naik 0,20 juta dibandingkan Maret 2022, walau turun 0,14 juta orang  dari September 2021.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023). []