Bisnis plan perusahaan e-commerce saat ini cenderung kurang kredibel.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – JD.ID akan menghentikan semua layanannya mulai 15 Maret 2023. Mengacu hal tersebut, JD.ID sudah tidak menerima pesanan per 15 Februari 2023. Informasi ini disampaikan melalui laman resminya.

Sontak kabar ini memantik tanggapan dari berbagai kalangan, tak terkecuali anggota Komisi IV DPR RI, Darmadi Durianto. Ia menilai keputusan JD.ID dalam menutup layanan belanja daring merupakan imbas strategi pemasaran “bakar duit” yang sangat berisiko.

"Strategi bakar duit e-commerce selama ini ibarat gelembung (bubble) yang sulit dipegang artinya mereka gambling dengan kepastian. Padahal unsur kepastian menjadi sangat fundamental dalam membaca arah pasar,” jelas Darmadi, Senin (30/1).

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

“Sejak awal sudah bisa diprediksi model bisnis semacam itu tidak akan mampu bertahan lama. Apalagi ini bisnis jasa, bisnis yang tingkat risikonya cukup tinggi," sambung bendahara Megawati Institute itu.

Darmadi juga menyoroti langkah JD.ID yang kerap menerabas aturan dasar ekonomi. Ia menerangkan pentingnya menjaga keseimbangan rantai pasok (supply chain) supaya aktivitas dagang dapat berjalan semestinya.

“Yang dilakukan mereka sebaliknya. Keseimbangan pasar dirusak dengan merusak harga pasaran (predatory pricing). Ini salah satu penyebab mereka gagal mengikuti irama pasar," jelas politikus PDIP itu.

Menurut dia, strategi bakar duit dan perilaku predatory pricing adalah dua kesalahan besar perusahaan start up e-commerce. "Bisnis plan mereka kurang kredibel. Dari sisi teori dan praktik pun masih mentah. Mereka terlalu utopis dan tidak sadar bahwa karakteristik pasar itu tidak bisa dimonopoli secara absolut," tandasnya.

Pemerintah Harus Turun Tangan

Darmadi mengusulkan pemerintah membuat aturan yang berpijak pada prinsip keadilan ekonomi, seiring fenomena tumbangnya perusahaan e-commerce.

Dia menyebut tak sedikit e-commerce menjalankan praktik dan bisnis plannya tanpa filter yang ketat. Di sisi lain, kontribusi mereka tak begitu signifikan, bahkan keuntungan hasil bisnis banyak mengalir ke luar negeri.

"Saatnya negara atur e-commerce ketika hendak menjalankan bisnisnya agar tidak ada lagi perilaku predatory pricing yang banyak merugikan pelaku ekonomi dalam negeri selama ini," tuntasnya.