GELORA.CO -  Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana heboh. Dalam kanal YouTube yang disiarkan oleh akun Refli Harus, penggiat hukum ini menyebut, hukum yang akan menentukan siapa yang akan jadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Ia mengklaim, pernyataan itu bersumber dari percakapannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

“Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan Pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Eks Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme itu menyebut, Mahfud pernah menyampaikan kepadanya, bila sejumlah ketua umum partai saat ini punya kasus korupsi.

“Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bank Banten. Yang ini Den, kalo ini tidak sesuai, kasusnya itu’,” ujar Denny.

Terpisah, Mahfud di kantornya, pada Selasa (31/1/2023) mengatakan, bila Denny merupakan salah satu figur yang telah memutuskan dukungannya kepada salah satu bakal calon kandidat presiden.

“‘Pak saya ini mendukung Anies (Baswedan), boleh ndak pak?’ ya boleh saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. ‘Ndak papa pak saya dukung?’ Ndak papa saya bilang, saya dorong mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies saya bilang,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Denny sebagai warga negara berhak menentukan pilihan politiknya secara bebas dan mandiri.