Kepastian reshuffle ini dapat dilihat kembali pada kesepakatan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja bertemu beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Yusa’ Farchan selaku Pengamat Politik Citra Institute.

Yusa’ mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki kebiasaan dan keyakinan soal tanggal-tanggal sakral dalam menentukan keputusan-keputusan strategis, termasuk reshuffle kabinet. Dan ia melihat bahwa Jokowi tengah gamang karena desakan PDIP.

“Desakan PDIP agar Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem dan sikap Nasdem untuk tetap loyal kepada Jokowi hingga pemerintahan berakhir membuat Presiden Jokowi berada dalam situasi gamang,” kata Yusa’ pada Selasa (31/1/2023) dikutip sindonews.com.

Yusa’ melihat Presiden Jokowi pernah melempar wacana reshuffle tersebut. Sehingga, kepastian reshuffle pada Rabu pon yang jatuh pada 1 Februari ini kembali pada kesepakatan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja bertemu 26 Januari lalu.

“Soal reshuffle jadi atau tidak pada Rabu Pon 1 Februari 2023, tentu kembali pada komitmen dan deal-deal antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh dalam pertemuan terakhir (26/1) lalu,” ujarnya.

Yusa’ mengatakan yang bisa dibaca dari pertemuan kedua tokoh tersebut adalah paling tidak menjadi indikator bahwa ketegangan politik di antara keduanya masih bisa dicairkan.

“Jika Nasdem tetap memilih mencapreskan Anies bersama PKS dan Demokrat, bisa saja reshuffle terjadi. Tentu Nasdem sudah berhitung konsekuensinya,” terangnya.

Dia melihat, kepentingan utama Nasdem adalah kepentingan elektoral partai di 2024. Kalau soal berada di dalam kekuasaan dan pemerintahan, Nasdem sudah menikmatinya sejak 2014. Ini yang membuat Nasdem tampak pasrah dengan keputusan politik apa yang akan diambil Presiden Jokowi.

“Soal komitmen mendukung pemerintah andaikata terkena reshuffle, saya kira itu bagian dari improvisasi politik Nasdem saja untuk menurunkan ketegangan politik jangka pendek pasca-deklarasi Anies,” tandasnya.

(***)