Sentimen
Negatif (93%)
30 Jan 2023 : 22.25
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Banyuwangi

Kasus: stunting

Partai Terkait
Tokoh Terkait

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tergerus untuk Rapat dan Studi Banding

31 Jan 2023 : 05.25 Views 2

Jawapos.com Jawapos.com Jenis Media: Nasional

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tergerus untuk Rapat dan Studi Banding

JawaPos.com – Pemerintah gencar menyatakan perang terhadap persoalan stunting dan kemiskinan ektrem. Sayang, antara target dan program belum selaras. Dana program banyak dipakai untuk rapat berulang-ulang di hotel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 dari 9,57 persen di tahun lalu. Presiden pun telah menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bisa bergerak selaras. “Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya,” ujar Azwar Anas di Jakarta kemarin (29/1).

Karena itu, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi akan dibuat terfokus pada isu-isu tematik. Salah satunya penanggulangan kemiskinan.

Dia menuturkan, anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia mencapai Rp 500 triliun. Namun, program pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal. Diakuinya, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.

Sejumlah anggaran digunakan untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Mulai studi banding soal kemiskinan sampai diseminasi program kemiskinan berkali-kali di hotel.

“Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 triliun (yang dihabiskan untuk studi banding dan diseminasi, Red). Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelas mantan bupati Banyuwangi tersebut.

Belum lagi soal perjalanan dinas. Berdasar data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun yang digunakan. “Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak,” tegasnya. Misalnya, untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN-RB hampir semuanya dilakukan secara daring.

“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5–10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Jadi, sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” papar Azwar Anas.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mia/wan/c18/fal

Sentimen: negatif (93.4%)